Bagi siapa saja yang mengikuti perkembangan pariwisata global, isu mengenai lonjakan wisatawan asing di Jepang tentu bukan hal baru. Berkat nilai tukar yang menguntungkan dan daya tarik budaya yang kian melambung, Negeri Sakura kini kedatangan gelombang pelancong dalam jumlah besar. Meski suntikan dana dari sektor pariwisata ini membawa angin segar bagi perekonomian, situasinya juga memicu berbagai masalah serius. Kota-kota utama seperti Kyoto kini begitu padat hingga kehilangan daya tariknya, sementara ulah sebagian turis demi konten media sosial justru memperkeruh suasana.
Dalam beberapa tahun terakhir, pihak berwenang mulai menyadari dampak dari kebijakan yang mereka buat sendiri. Sebelum pandemi, pemerintah sempat menetapkan target ambisius sebanyak 40 juta kunjungan turis. Sayangnya, karena tolok ukur yang digunakan adalah jumlah kepala alih-alih pendapatan, fokusnya bergeser menjadi kuantitas ketimbang kualitas. Menyadari kekeliruan tersebut, para pemangku kebijakan di Jepang kini mulai membidik pasar wisatawan mewah—yang secara khusus didefinisikan sebagai pelancong dengan pengeluaran minimal satu juta yen selama berkunjung.
Langkah ini dinilai sebagai permulaan yang cukup baik untuk mengatasi masalah yang ada. Kendati demikian, pendekatan tersebut dirasa masih memiliki celah. Meskipun kekayaan kerap berbanding lurus dengan etika berwisata, kita tentu sepakat bahwa perilaku buruk tidak mengenal status sosial. Selain itu, memusatkan strategi pemasaran pada kalangan atas tidak lantas membuat arus kunjungan wisatawan massal surut, terutama karena tingginya minat saat ini lebih banyak didorong oleh media sosial daripada kampanye resmi JNTO.
Oleh karena itu, mewujudkan model pariwisata yang berkelanjutan di Jepang membutuhkan strategi yang lebih komprehensif. Meningkatkan rata-rata pengeluaran per individu memang penting, tetapi itu saja tidak cukup untuk meredam dampak overtourism. Jepang perlu menemukan cara untuk meratakan sebaran wisatawan ke berbagai penjuru wilayah. Jika kepadatan pengunjung dapat dikurangi tanpa mengorbankan pendapatan sektor pariwisata, perlahan-lahan solusi atas permasalahan ini akan mulai terlihat.
Menyerupai Wikipedia
Dulu, dalam sebuah tulisan untuk media bisnis Jepang ternama, sempat diulas bahwa pariwisata Jepang menghadapi kendala yang mirip dengan Wikipedia. Secara umum, hampir setiap sudut menarik di Jepang sudah memiliki ulasan berbahasa Inggris di internet. Akibatnya, sekecil apa pun ketertarikan seseorang, sangat mudah bagi mereka menemukan artikel atau konten media sosial mengenai tempat tersembunyi sekalipun. Masalah utamanya bukanlah kekurangan informasi, melainkan kurangnya pemerataan kesadaran.
Kondisi ini menciptakan pola serupa dengan ensiklopedia daring tersebut; semua informasi praktis tentang Jepang sudah tersedia secara online. Namun, tanpa adanya dorongan untuk mencari tahu alternatif lain, sebagian besar pelancong akan terus mendatangi lokasi yang itu-itu saja. Hasilnya, destinasi populer seperti Kiyomizu-dera dan Senso-ji mengalami penumpukan pengunjung, sementara kawasan pedesaan justru sepi peminat.
Pergeseran tren kunjungan saat ini pun lebih banyak dikendalikan oleh kekuatan media sosial. Sebagai contoh, jembatan Fujisan Yumeno Ohashi di Shizuoka mendadak viral karena menawarkan pemandangan Gunung Fuji yang memukau. Sayangnya, para pelancong yang memburu foto sempurna kerap mengabaikan aturan lalu lintas demi konten Instagram. Kasus serupa terjadi pada gerai Lawson di Kawaguchiko yang berlatar belakang Gunung Fuji, di mana pihak setempat terpaksa memasang penghalang pandangan akibat ulah wisatawan yang tidak tertib.
Meningkatkan popularitas destinasi di luar jalur utama memang bukan solusi instan untuk mengubah mental sebagian turis yang memperlakukan Jepang seperti taman bermain pribadi. Kendati demikian, penyebaran arus wisatawan setidaknya dapat meringankan beban di titik-titik krusial. Tempat-tempat seperti Tenku-no-Torii di Kawaguchi Asama Shrine memang sangat fotogenik, tetapi masih banyak lokasi lain di Jepang yang tidak kalah indah tanpa harus mengantre hingga berjam-jam.
Menjelajah Wilayah Alternatif
Destinasi mainstream di Jepang kini telah kehilangan begitu banyak keasliannya hingga sebagian orang merasa tempat-tempat tersebut tidak lagi layak dikunjungi. Berubah fungsi layaknya taman hiburan budaya, lokasi populer seperti Fushimi Inari Taisha terasa sangat komersial. Walaupun kunjungan di malam hari bisa sedikit meredam keramaian, kuil-kuil terkenal ini nyaris kehilangan ketenangannya pada jam-jam sibuk.
Bagi pelancong yang berhasil menemukan destinasi alternatif dengan kekayaan sejarah dan budaya yang setara, pengalaman berwisata di Jepang akan terasa jauh lebih memuaskan. Menjelajahi kawasan di luar rute konvensional tidak hanya menghindarkan wisatawan dari lautan manusia, tetapi juga memberikan pengalaman yang lebih autentik. Bagaimanapun, situs-situs sakral kerap kehilangan kesakralannya ketika diserbu oleh rombongan bus pariwisata dalam jumlah masif.
Gagasan ini berjalan selaras dengan konsep perjalanan lambat atau slow travel. Terutama setelah adanya kenaikan harga pada berbagai tiket JR Pass, berkeliling negara dengan kecepatan tinggi menjadi kurang efisien. Menghabiskan waktu beberapa hari untuk menikmati wilayah Tohoku atau Setouchi dengan santai, serta memanfaatkan tiket kereta regional, jauh lebih disarankan. Cara ini memungkinkan pelancong untuk mendalami karakteristik suatu daerah secara utuh.
Durasi tinggal yang lebih panjang juga sangat mendukung eksplorasi permata tersembunyi dibandingkan perjalanan singkat yang melelahkan. Kehadiran visa digital nomad di Jepang membuka peluang bagi pelancong untuk menjalani gaya hidup ala warga lokal dan meresapi budaya setempat secara mendalam. Perjalanan berdurasi dua hingga tiga bulan pun dapat dilakukan tanpa harus merogoh kocek terlalu dalam.
Menemukan destinasi antimainstream sebenarnya tidak sulit. Peta digital menyediakan banyak sekali referensi potensial, begitu pula dengan pencarian kata kunci aktivitas wisata di suatu prefektur. Dengan sedikit riset dan perencanaan yang matang, merancang rute perjalanan yang unik menjadi jauh lebih mudah.
Urgensi Kualitas Wisatawan
Selain persoalan kurangnya kesadaran terhadap destinasi alternatif, kualitas wisatawan yang datang juga menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan. Kebijakan Jepang untuk menarik pelancong dari kalangan menengah ke atas merupakan langkah yang patut didukung. Secara umum, wisatawan dengan kemampuan finansial lebih cenderung memiliki kesadaran dan etika yang lebih baik dalam menghormati budaya lokal.
Hal ini tentu bukan berarti melarang pelancong dengan anggaran terbatas untuk berkunjung, mengingat ada banyak panduan perjalanan hemat yang tersedia. Namun, jenis turis yang mengotori lingkungan atau berperilaku tidak etis demi konten foto tentu tidak diharapkan kehadirannya. Seberapa besar pun uang yang mereka belanjakan, tindakan semacam itu hanya merusak citra Jepang.
Melemahnya nilai tukar yen terhadap mata uang asing turut memperparah situasi ini. Biaya perjalanan ke Jepang saat ini terasa sangat murah bagi sebagian warga dari negara-negara dengan mata uang kuat. Rendahnya hambatan finansial ini menarik gelombang pelancong yang datang semata-mata karena faktor keterjangkauan biaya.
Peningkatan jumlah kunjungan yang mendongkrak perekonomian tentu disambut baik, tetapi kualitas perilaku wisatawan tetap harus dijaga. Siapa pun yang datang, kesopanan dan rasa hormat terhadap aturan setempat adalah hal mutlak, khususnya ketika mereka bertualang ke daerah-daerah regional. Komunitas pedesaan di Jepang sangat membutuhkan pemasukan dari sektor pariwisata, namun mereka juga belum sepenuhnya siap menghadapi gempuran wisatawan dalam skala besar.
Sementara pihak berwenang berfokus menjaring wisatawan mewah, menjembatani kesenjangan informasi agar pelancong dapat terhubung dengan destinasi tersembunyi jauh lebih krusial. Melalui berbagai konten panduan perjalanan, upaya untuk memperkenalkan sudut-sudut lain Jepang terus dilakukan agar wisatawan dapat menemukan keindahan tersembunyi yang mungkin tidak pernah mereka duga sebelumnya.
