Saat ini, terdapat empat cara berbeda untuk menuliskan atau menyebutkan nama keluarga dalam bahasa Jepang, yaitu 氏 (shi), 姓 (sei), 名字 (myouji), dan 苗字 (myouji). Mengapa ada begitu banyak istilah dan apa perbedaannya? Untuk mengetahuinya, kita perlu menelusuri sejarah panjang di baliknya yang ternyata menyimpan banyak fakta mengejutkan, bahkan bagi warga Jepang sendiri.
Nama Keluarga di Masa Kuno: Uji
Pada zaman dahulu, sekitar Periode Yayoi (300 SM–300 M), masyarakat Jepang menerapkan sistem klan atau shizoku. Setiap klan terdiri atas orang-orang yang saling berhubungan melalui darah, pernikahan, atau nenek moyang yang sama. Pada masa itu, mereka menggunakan nama klan sebagai nama keluarga yang disebut 氏 (uji), yang biasanya merujuk pada mata pencaharian atau ciri khas alam di wilayah mereka.
Dalam sistem klan ini, pemimpin tertinggi disebut Ujinokami, sementara anggota utamanya dinamakan Ujibito. Mereka membawahi kelas pekerja di bawahnya yang disebut Benotami atau Nuhi. Meskipun para peneliti telah lama berupaya mencari tahu nama keluarga tertua di Jepang, bukti otentik mengenai nama spesifik yang pertama kali digunakan masih belum ditemukan secara pasti.
Kerajaan Yamato dan Sistem Ujikabane
Memasuki Periode Kofun (250–538 M), para pemimpin klan yang kuat beserta keluarganya, yang dikenal sebagai gouzoku, mulai bermunculan dan membentuk kerajaan-kerajaan kecil. Setelah melalui berbagai peperangan, Klan Yamato muncul sebagai salah satu yang terkuat dan berhasil menyatukan berbagai wilayah tersebut.
Seiring meluasnya pengaruh Yamato, semakin banyak klan yang menyatakan sumpah setia dan bekerja untuk Istana Kekaisaran. Hal ini mendorong kebutuhan untuk mengklasifikasikan status sosial setiap klan melalui sistem yang disebut 氏姓制度 (Ujikabane-seido). Kerajaan Yamato memberikan nama klan (uji) serta kabane, yaitu gelar aristokrat turun-temurun yang dilekatkan pada nama uji tersebut, kepada para bangsawan dan klan terkemuka. Karena keluarga kekaisaranlah yang menentukan sistem ini bagi para klan, keluarga kaisar sendiri tidak memerlukan nama keluarga—sebuah tradisi yang bahkan masih bertahan hingga hari ini.
Contoh Uji-Kabane Kuno
Tiga jenis kabane yang paling umum pada masa itu adalah 臣 (Omi), 連 (Muraji), dan 伴造 (Tomonomiyatsuko). Gelar Omi dan Muraji diberikan kepada klan-klan dengan status tertinggi. Omi diberikan kepada para pendukung setia Klan Yamato sejak awal, seperti klan Katsuragi, Kasuga, Soga, Kose, Ki, Heguri, Hata, Abe, dan Hozumi. Sementara itu, Muraji diberikan kepada klan yang terikat dengan profesi tertentu, seperti Ootomo, Mononobe, Nakatomi, Haji, Yuge, dan Owari.
Di bawah tingkatan tersebut terdapat Tomonomiyatsuko, yang dianugerahkan kepada klan-klan yang bertugas dalam administrasi pemerintahan (Tsukasa). Beberapa di antaranya bahkan berasal dari luar negeri yang telah dinaturalisasi menjadi warga negara Jepang. Meskipun sebagian besar uji kuno sudah tidak digunakan lagi, beberapa masih bertahan sebagai nama keluarga modern, atau kadang diadopsi kembali oleh keturunan di masa berikutnya.
Transisi dalam Sistem Ujikabane
Seiring berjalannya waktu, sistem ini menemui kendala karena semakin banyaknya orang yang bekerja di Istana Kekaisaran dengan posisi yang beragam. Untuk mengatasi masalah identifikasi ini, Shotoku Taishi mendirikan sistem peringkat dua belas tingkat (Kani-Juuni-Kai) pada tahun 604 M, yang memberikan gelar berdasarkan posisi politik individu di istana.
Perubahan berlanjut setelah Reformasi Taika pada tahun 646 M, di mana Kaisar mengeluarkan titah yang memangkas jumlah peringkat dan melarang seseorang memiliki lebih dari satu uji. Walaupun sistem ini bertujuan untuk menyederhanakan birokrasi, kompleksitas penamaan tetap saja terjadi di tengah masyarakat.
Bangkitnya Kaum Bangsawan dan Perubahan Sistem
Pada tahun 684 M, Kaisar Tenmu mereformasi sistem Ujikabane menjadi delapan peringkat kabane (Yakusa-no-Kabane) untuk membedakan para bangsawan dari klan lokal yang kuat. Beliau menambahkan empat kabane baru, yaitu Mahito untuk keluarga kekaisaran, serta Ason, Sukune, dan Imiki untuk para bangsawan. Akibat reformasi ini, klan-klan kuat yang sebelumnya memegang pengaruh besar mengalami penurunan status dalam hierarki baru tersebut.
Bagaimana dengan Nama Keluarga Rakyat Jelata?
Sementara sistem bagi kalangan atas ditata ulang, sistem pencatatan untuk rakyat jelata (Bemin) juga mulai diterapkan melalui sistem registrasi keluarga seperti Kougonenjaku pada tahun 670 M dan Kouinnenjaku pada tahun 690 M. Pemerintah secara bertahap mendaftarkan seluruh warga negara dan memberikan nama klan serta leluhur kepada mereka, menjadikan sistem uji-kabane sebagai penanda status sosial secara menyeluruh pada pertengahan abad ke-8.
Kendati demikian, seiring berjalannya waktu, fokus masyarakat bergeser dari status klan secara keseluruhan menjadi garis keturunan keluarga inti. Hal ini membuat sistem Ujikabane perlahan-lahan mulai memudar penggunaannya.
Runtuhnya Sistem Ujikabane
Selama Periode Heian pada abad ke-9, Klan Fujiwara muncul sebagai kekuatan dominan di bawah sistem bupati. Para kaisar juga mulai menganugerahkan uji-kabane baru kepada anggota keluarga kekaisaran yang keluar dari garis utama, seperti marga Taira dan Minamoto. Akibat praktik ini, sistem Ujikabane di bawah hukum Ritsuryo mulai berantakan.
Pada abad ke-10, banyak klan lokal yang menjadi vasal dari para bangsawan berpengaruh dan mengubah nama mereka demi kepentingan politik—sebuah praktik penyalahgunaan nama klan yang disebut Boumei-kain. Keragaman nama klan pun menyusut, sementara nama-nama besar seperti Minamoto, Taira, Fujiwara, dan Tachibana menjadi sangat umum digunakan oleh banyak keluarga tanpa adanya hubungan darah.
Asal-Usul Nama 名字 (Myouji)
Istilah 名字 (myouji) pada awalnya dilafalkan sebagai “naazana”, yang diadopsi dari konsep julukan formal atau nama kehormatan (Azana) asal Tiongkok. Di Tiongkok kuno, penyebutan nama asli seseorang yang berstatus bangsawan atau yang telah meninggal dianggap tidak sopan, sehingga mereka menggunakan nama Azana dalam kehidupan sehari-hari.
Di Jepang, naazana mulai digunakan untuk membedakan kelompok-kelompok kecil di dalam suatu klan yang sama. Nama-nama ini umumnya diambil dari wilayah tempat tinggal atau tempat lahir mereka. Semasa Periode Heian akhir, naazana mulai diwariskan kepada keturunan dan berfungsi layaknya nama keluarga modern.
Para Samurai dan Penggunaan 名字
Seiring runtuhnya sistem Ritsuryo, kelompok-kelompok samurai (bushidan) bangkit untuk melindungi tanah dan aset mereka. Guna memperkuat klaim atas wilayah tersebut, para samurai mulai menggunakan nama wilayah mereka sebagai naazana, yang kemudian diturunkan kepada anggota keluarga mereka.
Selama Periode Kamakura, para samurai yang menguasai banyak wilayah sering kali membagikan tanah mereka kepada anak-anaknya, sehingga memicu pertambahan variasi naazana. Meskipun demikian, mereka tetap mempertahankan nama klan resmi (honsei) pemberian kaisar, seperti Minamoto, sebagai identitas resmi kenegaraan yang dituliskan dengan menyisipkan partikel “no” di antara nama klan dan nama asli mereka.
Myouji Menjadi Identitas Utama
Memasuki Periode Edo, penggunaan nama klan resmi menjadi sangat terbatas dan hanya dipakai dalam kesempatan formal saat menerima pangkat dari kekaisaran. Akibatnya, naazana atau myouji berfungsi sepenuhnya sebagai nama keluarga dalam kehidupan sehari-hari. Pada masa ini pula, kanji 苗字 mulai sering digunakan karena karakter 苗 dianggap lebih merepresentasikan garis keturunan keluarga.
Meskipun rakyat jelata sempat dilarang menggunakan myouji oleh Keshogunan Edo kecuali untuk beberapa keluarga terkemuka, aturan tersebut mengalami perubahan drastis di kemudian hari.
Nama Keluarga di Era Meiji
Pemerintahan Meiji sempat mengeluarkan berbagai kebijakan yang berubah-ubah terkait penggunaan nama keluarga setelah jatuhnya keshogunan. Sempat terjadi masa di mana sebagian besar warga Jepang dikelompokkan kembali ke dalam nama klan kuno seperti Minamoto, Taira, Fujiwara, atau Tachibana, yang mencakup hingga 86,4% dari seluruh populasi. Namun, sistem ini dinilai tidak praktis dan segera dicabut.
Pembentukan Undang-Undang Modern
Dalam upaya memodernisasi Jepang, pemerintah mengeluarkan undang-undang pada tahun 1870 yang mengizinkan rakyat jelata untuk memiliki nama keluarga (Heiminmyoujikyokarei). Karena sempat ada kekhawatiran bahwa penggunaan nama keluarga akan berdampak pada penarikan pajak, banyak warga yang enggan mendaftarkannya, termasuk kalangan biksu.
Sebagai tanggapan, pemerintah akhirnya memberlakukan undang-undang wajib nama keluarga bagi seluruh warga negara pada tanggal 13 Februari 1875 (heiminmyoujihisshougimurei). Tanggal ini kemudian diperingati sebagai Hari Penetapan Nama Keluarga (Myoujiseiteikinenbi) di Jepang.
Melalui proses panjang reformasi hukum perdata hingga akhir abad ke-19, sistem penamaan keluarga di Jepang akhirnya diseragamkan seperti yang kita kenal saat ini. Meskipun aksara kanji untuk myouji sempat mengalami penyederhanaan pasca-Perang Dunia II menjadi 名字, keempat varian penulisan—名字, 苗字, 氏, dan 姓—masih tetap digunakan dalam konteks hukum, pendidikan, maupun budaya hingga hari ini.
