Sankin Kotai dan Sistem Kehadiran Bergilir
Sebagian besar orang tentu menyukai kemeriahan sebuah pawai. Apabila Anda pernah menghabiskan waktu di Jepang, mungkin Anda beruntung bisa menyaksikan parade festival tradisional. Namun, mari mengulas jenis pawai yang berbeda dari masa lampau. Pada era Edo, Keshogunan Tokugawa memberlakukan sistem yang dikenal sebagai sankin kotai atau kehadiran bergilir. Melalui aturan ini, para penguasa domain (daimyo) di seluruh penjuru Jepang diwajibkan menghabiskan waktu secara bergantian antara wilayah kekuasaan asal mereka dan ibu kota Edo.
Kebijakan tersebut diterapkan oleh keshogunan sebagai instrumen politik untuk mengendalikan para daimyo. Dengan mengharuskan mereka tinggal separuh waktu di Edo, potensi pemberontakan terhadap shogun dapat ditekan. Sebagai bentuk jaminan tambahan, istri serta pewaris sang lord diwajibkan untuk tetap tinggal di Edo.
Selain itu, terdapat bentuk pengendalian lain yang tidak kalah efektif dalam sistem kehadiran bergilir ini. Para daimyo diwajibkan merawat kediaman mewah di Edo serta melakukan perjalanan bolak-balik setiap tahunnya dengan iring-iringan megah yang mencerminkan status sosial mereka. Prosesi ini melibatkan ratusan pengawal dan pelayan. Bagi daimyo yang wilayahnya terletak jauh dari ibu kota, mereka harus menanggung biaya perjalanan, makanan, serta penginapan yang sangat besar bagi seluruh rombongan sepanjang rute.
Besarnya pengeluaran untuk keperluan prosesi tersebut secara otomatis menguras keuangan para daimyo, sehingga mereka kesulitan mengumpulkan sumber daya atau pasukan yang cukup untuk mengancam kedudukan keshogunan. Meski seluruh prosesi daimyo memiliki keunikan tersendiri, ada satu domain yang menampilkan karakteristik sangat berbeda, yaitu Domain Satsuma di bagian selatan Kyushu yang kini mencakup Prefektur Kagoshima.
Pada tahun 1609, Satsuma berhasil menaklukkan Kerajaan Ryukyu yang kini dikenal sebagai Prefektur Okinawa—sebuah wilayah dengan kebudayaan, bahasa, serta sejarahnya tersendiri. Kendati monarki Ryukyu dibiarkan tetap berkuasa, mereka dipaksa tunduk dan membayar upeti kepada Satsuma, bahkan kerap diikutsertakan dalam rombongan prosesi menuju Edo.
Rute Perjalanan Menuju Edo
Perjalanan rombongan menuju Edo yang disebut Edo nobori umumnya terbagi menjadi dua tujuan utama: menyampaikan penghormatan atas penobatan shogun baru (keiga-shi) atau diutus atas naiknya raja Ryukyu yang baru (shaon-shi). Tercatat ada tujuh belas prosesi semacam ini yang berlangsung antara tahun 1644 hingga 1850, di mana satu kali perjalanan pulang-pergi memakan waktu sekitar satu tahun.
Rute bermula dari Ryukyu menuju Satsuma, bergabung dengan rombongan Klan Shimazu, lalu melanjutkan perjalanan melintasi Laut Pedalaman Seto menuju Osaka. Dari sana, rombongan menyusuri Sungai Yodogawa hingga Fushimi, dan melanjutkan perjalanan darat dengan berjalan kaki melalui jalur Tokaido menuju Edo.
Pada tiga prosesi awal, rombongan bahkan meneruskan perjalanan hingga ke Nikko untuk memberikan penghormatan kepada pendiri keshogunan yang telah di dewakan, yaitu Tokugawa Ieyasu. Namun, pada masa-masa berikutnya, ritual penghormatan tersebut dialihkan ke kuil cabang di Edo. Kehadiran kerajaan asing yang datang membawa upeti dan menunjukkan kepatuhan—bahkan kerap menyerupai peziarah keagamaan—berhasil memperkuat citra kekuasaan Tokugawa di mata domestik maupun internasional.
Di samping mendongkrak prestise keshogunan, prosesi ini juga memberikan keuntungan politik yang besar bagi Klan Shimazu. Satsuma merupakan satu-satunya domain di Jepang yang menguasai wilayah asing, dan pawai tersebut menjadi sarana efektif untuk menegaskan status istimewa tersebut kepada keshogunan maupun pihak lainnya.
Dalam beberapa kesempatan, Klan Shimazu memanfaatkan hubungan khusus mereka dengan Ryukyu sebagai alat tawar-menawar politik. Sebagai contoh, pada tahun 1710, Shimazu Yoshitaka berhasil meyakinkan keshogunan untuk menaikkan peringkat istananya dengan alasan bahwa Ryukyu berada di posisi kedua setelah Korea dalam sistem tributif Tiongkok, sehingga ia memerlukan kedudukan yang pantas untuk berurusan langsung dengan raja Ryukyu.
Argumen serupa kembali digunakan pada era Tenpo (1830–1844) ketika daimyo Shimazu berhasil mendapatkan kenaikan pangkat. Ia menyatakan bahwa meskipun Ryukyu merupakan negeri yang kecil, hubungan diplomatiknya dengan Dinasti Qing membuat mereka sangat menghargai masalah gelar kehormatan istana, di mana pangkat yang terlalu rendah dapat memicu keraguan dan hambatan dalam mengelola wilayah tersebut.
Antusiasme Publik dan Pengaruh Budaya
Klan Shimazu berupaya mengangkat martabat utusan Ryukyu dengan menganugerahkan gelar yang lebih terhormat bagi raja dan para utusan pada tahun 1712. Mulai tahun 1726, seluruh peserta asal Ryukyu dalam prosesi diwajibkan mengenakan jubah bergaya Tiongkok, sesuatu yang sebelumnya hanya dikenakan oleh para pejabat level tertinggi. Iringan musik tradisional yang mengiringi langkah mereka, dikenal sebagai rujigaku, sangat dipengaruhi oleh unsur musik klasik Tiongkok.
Nuansa eksotis semacam ini kian menambah daya tarik pawai yang selalu disaksikan oleh masyarakat dari berbagai lapisan sosial di sepanjang jalur yang dilalui. Terutama pada prosesi tahun 1832, jumlah penonton yang hadir membludak secara luar biasa:
Misi upeti Ryukyu tiba di kediaman dan gudang Satsuma di Osaka pada tanggal dua puluh… Di kedua sisi sungai, penonton pria maupun wanita berduka untuk menyaksikan, bahkan banyak yang mendayung perahu ke tengah sungai demi pemandangan yang lebih baik hingga memadati alur air… Pada tanggal 24, ketika mereka melanjutkan perjalanan air dari kediaman Satsuma menuju Fushimi, suasananya tetap sama. Dilaporkan bahwa penonton berbaris di sepanjang tepi sungai hingga ke Fushimi. Terlebih lagi, para pangeran kekaisaran, anggota keluarga wali penguasa, serta para pejabat tinggi istana turut hadir menyaksikan. Konon bahkan Pensiunan Emperor Kōkaku pun diam-diam turut menyaksikan prosesi tersebut.
Pemandangan serupa terlihat ketika rombongan tiba di Edo. Matsuura Seizan, daimyo dari Hirado, bahkan menyewa sebuah rumah dengan pemandangan strategis dekat kediaman Satsuma khusus untuk menonton pawai tersebut. Ia mencatat bahwa jumlah penonton yang hadir tidak kalah ramainya dibandingkan festival publik terbesar di kota itu, yakni Sanno dan Kanda:
Tidak ada satupun toko yang buka; mereka meninggalkan begitu saja barang dagangan tanpa pengawasan… Sepanjang rute dipadati oleh pria dan wanita, tua dan muda, rakyat jelata maupun samurai. Barisan manusia tidak ada putusnya hingga ke Ueno… Jumlah orang bagaikan bilah rumput di lereng gunung saat musim semi, dan kepala manusia menyerupai sebutir pasir di pantai… Suasananya seolah-olah bendungan telah jebol dan air tumpah ruah keluar.
Masyarakat umum bukanlah satu-satunya pihak yang terpukau. Penulis kenamaan Takizawa Bakin (1767–1848) turut berada di tengah kerumunan. Beberapa tahun sebelumnya, pada 1811, ia menulis novel berjudul Chinsetsu Yumiharizuki yang sebagian latarnya bertempat di Ryukyu. Kisah tersebut menceritakan Minamoto Tametomo, seorang samurai yang kalah dalam Peristiwa Hogen (1156) dan melarikan diri ke Ryukyu, di mana ia menikahi seorang putri, mendamaikan para penguasa yang bertikai, serta menjadi ayah dari Shunten, raja pertama Ryukyu.
Buku tersebut diilustrasikan oleh Katsushika Hokusai (1760–1849), yang juga memproduksi seri cetakan pendek bertajuk “Delapan Pemandangan Ryukyu.” Bakin bukanlah orang pertama yang mencetuskan teori bahwa Tametomo merupakan leluhur dari monarki Ryukyu. Versi tertua dari cerita ini ditulis oleh seorang biksu Buddha bernama Taichu tidak lama setelah invasi Satsuma pada 1609, yang kemudian dimasukkan ke dalam catatan sejarah kerajaan Chuzan seikan oleh perdana menteri Ryukyu, Sho Shoken, pada tahun 1650.
Meskipun karya Bakin dan Hokusai terkesan memperkecil jurang perbedaan antara Jepang dan Ryukyu, kisah tersebut tetap memuat unsur-unsur keeksotisan yang sengaja ditonjolkan. Mengingat tak banyak warga Jepang saat itu yang pernah menginjakkan kaki di Ryukyu atau berinteraksi langsung dengan penduduknya, pawai budaya beserta karya seni yang terinspirasi darinya memainkan peran besar dalam membentuk persepsi publik.
Gambaran yang terbentuk di tengah masyarakat umumnya melukiskan Ryukyu sebagai bangsa yang memiliki keterkaitan dengan Jepang, namun tetap dipandang sebagai pihak luar yang eksotis. Persepsi historis ini secara tidak langsung meninggalkan warisan jangka panjang yang turut memengaruhi dinamika hubungan antara Okinawa dan daratan utama Jepang hingga era modern.
