Bagi siapa saja yang mengikuti perkembangan berita internasional, istilah “Abenomics” tentu sudah tidak asing lagi. Nama ini diadaptasi dari kebijakan ekonomi era Ronald Reagan atau yang kerap disebut “Reaganomics”, lalu dipadukan dengan nama Perdana Menteri Shinzo Abe yang memperkenalkan strategi tersebut.
Secara garis besar, kerangka kerja Abenomics bertumpu pada tiga strategi utama yang sering diilustrasikan sebagai tiga buah anak panah. Namun, sebelum membedah strategi tersebut secara mendalam, penting untuk memahami latar belakang mengapa kebijakan ini sangat dibutuhkan oleh Jepang.
Latar Belakang Abenomics
Kebijakan ini dirancang sebagai pemutusan drastis dari kondisi ekonomi Jepang sebelumnya. Situasi suram yang dihadapi Jepang kala itu meliputi:
Kondisi Pengeluaran:
- Pertumbuhan ekonomi nyaris mandek selama dua dekade terakhir.
- Daya beli konsumen melemah, sebagian besar disebabkan oleh fenomena deflasi.
- Kepercayaan publik merosot tajam akibat bencana gempa bumi 2011 yang berujung pada resesi pada 2012.
- Tumpukan utang pemerintah yang masif akibat pengeluaran besar-besaran sejak era 1990-an.
Situasi Moneter:
- Deflasi jangka panjang yang berkepanjangan.
- Nilai tukar yen yang terlalu kuat sehingga merugikan sektor ekspor.
Ketenagakerjaan:
- Angka pengangguran yang tergolong rendah, TETAPI…
- Ada kekhawatiran jangka panjang mengenai ketersediaan tenaga kerja seiring dengan menyusutnya populasi Jepang.
- Kelangkaan tenaga kerja yang semakin nyata di beberapa sektor, seperti konstruksi.
- Rendahnya tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan.
- Sebagian besar tenaga kerja terjebak dalam status pekerjaan non-formal dengan pendapatan dan tunjangan yang minim.
Abenomics hadir sebagai upaya keluar dari dekade yang hilang tersebut, terutama setelah perekonomian semakin terpukul oleh bencana alam pada tahun 2011.
Perhatian dunia tertuju pada kebijakan ini karena pendekatannya dinilai sangat kontras dengan langkah-langkah yang diambil oleh negara lain, khususnya di kawasan Eropa. Untuk memahami perbedaannya secara utuh, mari kita bedah satu per satu anak panah dalam strategi ini.
Anak Panah Pertama: Pelonggaran Moneter Agresif
Secara sederhana, pelonggaran moneter berarti pemerintah Jepang mendorong bank sentral untuk membanjiri pasar dengan pasokan uang tunai yang melimpah.
Langkah ini diwujudkan oleh pemerintah dengan menunjuk Haruhiko Kuroda sebagai pemimpin bank sentral Jepang, figur yang dikenal jauh lebih terbuka terhadap kebijakan pelonggaran moneter dibandingkan para pendahulunya. Jika membandingkan jumlah suplai uang beredar di perekonomian Jepang sejak rezim saat ini berkuasa pada akhir 2012 hingga beberapa tahun berikutnya, peningkatan jumlah uang beredar terlihat sangat signifikan.
Sebagai ilustrasi sederhana, misalkan ada alokasi uang sebesar 1.000 yen untuk membeli 20 buah apel. Guna menggairahkan perekonomian, pemerintah melalui bank sentral menambah peredaran uang di pasar sehingga kini tersedia 1.500 yen untuk memperebutkan jumlah apel yang sama.
Secara teori, tujuan dari kebijakan ini adalah:
-
Ketika jumlah uang yang mengejar barang yang sama menjadi lebih banyak, harga barang tersebut cenderung naik. Dalam praktiknya, hal ini memang sengaja dilakukan untuk memicu kenaikan harga secara umum. Kondisi ini mungkin terdengar negatif, namun saat harga terus turun, konsumen cenderung menunda pembelian demi menghemat uang, yang pada akhirnya justru melumpuhkan pertumbuhan ekonomi.
Dengan kata lain, menaikkan tingkat harga melalui penambahan suplai uang diharapkan mampu memecah siklus deflasi dan mendorong masyarakat untuk kembali berbelanja.
-
Dengan beredarnya 1.500 yen dibandingkan nilai mata uang asing seperti 100 dolar Amerika Serikat, nilai komparatif mata uang yen akan melemah. Di dunia nyata, melemahnya nilai tukar yen membuat produk-produk asal Jepang menjadi lebih kompetitif dan murah di pasar global, yang pada gilirannya mendongkrak volume ekspor.
Anak Panah Kedua: Kebijakan Fiskal yang Fleksibel
Istilah asli dalam bahasa Jepang untuk kebijakan ini adalah kidouteki yang diterjemahkan sebagai “lincah” atau “fleksibel”. Terlepas dari perbedaan terjemahannya, istilah ini memang sengaja dibuat cukup dinamis.
Intinya adalah pemerintah Jepang meningkatkan pengeluaran publik demi mendongkrak perekonomian domestik. Data resmi dari pemerintah menunjukkan bahwa anggaran belanja negara terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, bahkan mencetak rekor tertinggi dalam sejarah pengeluaran mutlak pemerintah.
Jika melihat rincian alokasi anggaran tahunan, sektor-sektor utama yang menjadi penerima dana terbesar meliputi:
- kesejahteraan sosial
- pembayaran beban utang negara
- proyek pekerjaan umum
Peningkatan pada sektor pertama didorong oleh struktur populasi Jepang yang semakin menua, sektor kedua disebabkan oleh tumpukan utang pemerintah yang sudah sangat besar, sementara sektor ketiga berkaitan erat dengan investasi infrastruktur, terutama menyongsong perhelatan Olimpiade Tokyo 2020.
Kendati demikian, pemerintah Jepang tentu tidak bisa terus-menerus menggelontorkan dana tanpa mencari sumber pendapatan baru. Oleh karena itu, pemerintah menaikkan tarif pajak konsumsi menjadi 8% dan merencanakan kenaikan lanjutan hingga 10% pada tahun berikutnya.
Singkatnya, di tengah upaya memacu pertumbuhan lewat belanja negara, pemerintah Jepang juga berupaya membenahi kondisi fiskal agar tidak terlalu bergantung pada utang.
Anak Panah Ketiga: Kebijakan Pertumbuhan untuk Mendorong Investasi Swasta
Pilar ketiga ini mencakup cakupan yang sangat luas. Sebagaimana diulas oleh berbagai media ekonomi, strategi ini bukan sekadar satu anak panah tunggal, melainkan ribuan jarum akupunktur yang ditembakkan secara bersamaan untuk menyasar berbagai sektor krusial.
Berikut adalah beberapa langkah utama yang diluncurkan oleh pemerintahan Abe untuk merangsang pertumbuhan:
- Menurunkan Pajak Korporasi
- Pajak perusahaan telah diturunkan guna menciptakan iklim bisnis yang lebih ramah investasi di Jepang.
- Langkah ini diharapkan mampu menarik minat pelaku usaha untuk beroperasi di dalam negeri.
- Meningkatkan Partisipasi Tenaga Kerja Perempuan
- Populasi dan angkatan kerja Jepang terus mengalami penyusutan.
- Tingkat partisipasi kerja perempuan di Jepang merupakan salah satu yang terendah di antara negara-negara maju.
- Mengajak perempuan masuk ke dunia kerja menjadi solusi strategis untuk mengatasi krisis kekurangan tenaga kerja.
- Kebijakan pendukung mencakup penambahan fasilitas penitipan anak serta tenaga pengasuh profesional.
- Keterbukaan yang Lebih Luas bagi Warga Negara Asing
- Memberikan jalur cepat izin tinggal permanen bagi tenaga kerja asing dengan keahlian khusus.
- Mendorong lebih banyak mahasiswa asing untuk berkuliah di universitas-universitas Jepang.
- Mendukung program pengiriman pelajar Jepang ke luar negeri melalui beasiswa.
- Inisiatif Kuliner dan Budaya
- Mendukung ekspor produk makanan dan budaya Jepang ke kancah global.
- Mengambil langkah-langkah strategis untuk meningkatkan kunjungan wisatawan asing, seperti pelonggaran visa dan kemudahan belanja bebas pajak.
- Deregulasi dan Pelonggaran Hambatan Bisnis
- Keterlibatan dalam perjanjian perdagangan bebas seperti Kemitraan Trans-Pasifik (TPP).
- Membuka keran investasi asing langsung di Jepang.
- Melakukan deregulasi di berbagai sektor industri, termasuk kesehatan dan pertanian.
Sebagian dari kebijakan tersebut telah berjalan, sementara sebagian lainnya masih dalam tahap perencanaan. Jika dua anak panah pertama ditujukan untuk menopang perekonomian dalam jangka pendek, pilar ketiga ini dirancang untuk mengamankan kesehatan ekonomi Jepang dalam jangka panjang.
Tantangan terbesar dari anak panah ketiga ini bukanlah pada aspek teknisnya, melainkan benturan dengan kelompok-kelompok kepentingan mapan, seperti serikat petani dan asosiasi dokter. Selain itu, mengubah norma budaya terkait status sosial perempuan di tempat kerja bukanlah perkara mudah. Keberhasilan pilar ini sangat bergantung pada seberapa jauh pemerintah mampu mendobrak hambatan kultural tersebut.
Apakah Abenomics Akan Berhasil?
Popularitas Abenomics di kancah global cukup tinggi karena pendekatannya yang unik. Tidak banyak negara yang berani mengambil risiko membelanjakan anggaran secara masif demi pertumbuhan di tengah tumpukan utang yang sudah menggunung. Di saat negara-negara Eropa menerapkan kebijakan penghematan anggaran, langkah Jepang mengundang tanya sekaligus rasa penasaran dari para pengamat ekonomi dunia.
Lantas, pertanyaannya sekarang adalah: Apakah kebijakan ini benar-benar berfungsi?
Menjawab pertanyaan tersebut secara mutlak tentu tidak mudah, mengingat data ekonomi selalu terbuka untuk berbagai interpretasi. Kantor Perdana Menteri tentu merilis daftar pencapaian gemilang untuk membenarkan kebijakan mereka, sementara para pengkritik melabelinya dengan sebutan yang jauh lebih skeptis.
Evaluasi terhadap efektivitas Abenomics umumnya terbagi ke dalam dua ranah utama: performa ekonomi jangka pendek yang dapat dibaca lewat statistik mutakhir, serta proyeksi kesehatan ekonomi jangka panjang yang sangat bergantung pada spekulasi dan mazhab ekonomi yang dianut.
Pertumbuhan Ekonomi
Pemerintah Jepang mencatatkan pertumbuhan PDB kumulatif yang positif dalam beberapa kuartal awal setelah peluncuran kebijakan, yang menandai berakhirnya periode resesi sebelumnya.
Namun, perekonomian Jepang sempat mengalami kontraksi tajam pada kuartal berikutnya, di mana penurunan tersebut bahkan melampaui dampak negatif dari bencana gempa bumi tahun 2011. Penurunan angka pertumbuhan ini sebagian besar diatribusikan pada dampak kenaikan pajak konsumsi, di mana masyarakat memilih memborong barang-barang berharga mahal sebelum tarif pajak naik sehingga memicu kelesuan belanja pada kuartal selanjutnya.
Tantangan utamanya adalah apakah tingkat konsumsi masyarakat dapat kembali pulih secara signifikan atau justru terus mengalami stagnasi akibat beban pajak tersebut.
Inflasi
Deflasi telah menjadi momok bagi perekonomian Jepang sejak dekade 1990-an. Melalui Abenomics, target inflasi dipatok pada angka 2% per tahun.
Secara statistik di atas kertas, Jepang sempat mencatatkan tren inflasi yang positif. Kendati demikian, lonjakan angka inflasi tersebut sebagian besar disumbang oleh kenaikan tarif pajak konsumsi serta lonjakan harga energi akibat melemahnya nilai tukar yen. Jika faktor bahan bakar dan pajak disingkirkan, tingkat inflasi inti sebenarnya masih tergolong lemah dan berada di bawah target yang ditetapkan, mengindikasikan bahwa daya dorong dari belanja konsumen mandiri masih belum cukup kuat.
Ketenagakerjaan
Situasi ketenagakerjaan di Jepang memiliki kompleksitas tersendiri. Di saat banyak negara berjuang mengatasi pengangguran tinggi, Jepang menikmati tingkat pengangguran yang sangat rendah dengan rasio ketersediaan lowongan kerja yang sangat baik.
Kendati demikian, persoalan utama di Jepang bukan pada angka pengangguran absolut, melainkan pada status pekerjaan itu sendiri. Sebagian besar tenaga kerja usia produktif, terutama kalangan muda, terjebak dalam bentuk “pekerjaan non-formal” seperti pekerja paruh waktu atau kontrak. Status ini memberikan penghasilan, tunjangan, serta jaminan keamanan kerja yang jauh lebih rendah dibandingkan pegawai tetap.
Di sisi lain, regulasi ketenagakerjaan yang ketat membuat perusahaan kerap kesulitan melakukan penyesuaian tenaga kerja, sehingga pemerintah harus mencari titik keseimbangan antara perlindungan pekerja dan fleksibilitas pasar kerja.
Ukuran Angkatan Kerja
Isu jangka panjang yang tak kalah krusial adalah menyusutnya jumlah angkatan kerja di Jepang, yang membawa serta ancaman terhadap keberlanjutan sistem kesejahteraan sosial.
Perempuan
Pemerintahan Abe berupaya keras mendongkrak tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan dengan mengklaim ratusan ribu perempuan telah bergabung kembali ke dunia kerja, diiringi janji penambahan fasilitas penitipan anak.
Meski demikian, banyak kalangan tetap bersikap hati-hati. Peningkatan jumlah pekerja perempuan perlu dilihat dalam konteks yang lebih luas, apakah hal tersebut murni karena kesempatan karier atau karena tekanan finansial keluarga. Lebih dari itu, budaya kerja lembur yang ekstrem serta pandangan tradisional di masyarakat masih menjadi hambatan struktural yang harus diurai.
Tenaga Kerja Asing
Jika pelibatan tenaga kerja perempuan belum mampu menutup celah kekurangan tenaga kerja secara optimal, mau tidak mau Jepang harus membuka diri terhadap kehadiran tenaga kerja asing.
Penerimaan tenaga kerja asing dengan keahlian khusus seperti akademisi dan tenaga profesional relatif lebih mudah diterima publik. Namun, wacana untuk mendatangkan tenaga kerja berketrampilan rendah kerap memicu perdebatan pelik di tengah masyarakat Jepang karena kekhawatiran terkait keamanan sosial dan penurunan upah.
Reformasi Struktural
Langkah reformasi struktural sejauh ini masih berjalan lambat dan menghadapi berbagai benturan kepentingan sektoral. Sektor pertanian, misalnya, kerap menuntut pengecualian dalam kerangka perdagangan bebas, sementara sektor medis dan industri jasa juga menuntut penyesuaian regulasi mereka sendiri.
Utang Negara
Pemerintahan Abe dinilai cukup berhasil dalam meredam laju pertumbuhan utang baru, meskipun aktivitas pinjaman dan penumpukan utang secara kumulatif masih terus berlangsung dalam skala besar.
Kebijakan ini merupakan sebuah seni keseimbangan yang rumit: memangkas anggaran terlalu cepat dapat memicu guncangan ekonomi jangka pendek, sementara membiarkan utang terus menumpuk tanpa kendali juga menyimpan risiko krisis di masa depan.
Jadi, Apakah Abenomics Berhasil?
Secara objektif, indikator ekonomi menunjukkan sinyal yang secara umum positif meski diwarnai berbagai kerentanan. Sebagian besar paket reformasi struktural juga masih berada dalam tahap implementasi sehingga dampaknya secara utuh baru akan terlihat di masa mendatang.
Pada akhirnya, para ekonom profesional pun masih terus memperdebatkan efektivitas strategi ini. Waktu lah yang nantinya akan membuktikan apakah pertaruhan besar melalui Abenomics ini mampu membawa kejayaan ekonomi bagi Jepang atau justru sebaliknya.
