Meskipun wilayahnya tergolong kecil, Okinawa menanggung persoalan yang sangat besar. Letaknya yang strategis membuat pulau ini kerap terseret dalam pusaran kepentingan politik antara Jepang dan Amerika Serikat bahkan sejak sebelum Perang Dunia II meletus.
Saat ini, wilayah yang dulunya merupakan sebuah kerajaan merdeka tersebut menampung sebagian besar fasilitas militer Amerika Serikat di Jepang. Bagi masyarakat setempat, kehadiran pangkalan militer ini memicu berbagai masalah pelik, mulai dari peningkatan angka kriminalitas hingga kerusakan lingkungan.
Berbagai bentuk perlawanan di masa lalu, mulai dari aksi demonstrasi hingga kerusuhan, sebenarnya belum banyak mengubah nasib Okinawa. Kendati demikian, penduduk asli setempat tidak pernah patah semangat. Frustrasi mereka luapkan melalui pemilu lokal baru-baru ini yang berpotensi mengubah peta politik Okinawa serta hubungannya dengan Tokyo dan Washington.
Mengapa kelompok pulau yang begitu kecil ini bisa menjadi pusat kontroversi? Mampukah sebuah prefektur menentang kehendak dua negara adidaya? Lalu, seperti apa masa depan mantan Kerajaan Ryukyu yang kini dikenal sebagai Okinawa?
Okinawa Memilih untuk Melawan
Pada tanggal 16 November, warga Okinawa memilih Takeshi Onaga sebagai gubernur baru mereka. Kemenangan Onaga memiliki arti penting karena ia secara terbuka menentang kebijakan Perdana Menteri Shinzo Abe yang ingin mempertahankan keberadaan militer AS di prefektur tersebut. Di tengah rencana Amerika Serikat membangun fasilitas militer baru di Kota Nago, momentum bagi Okinawa untuk bertindak adalah sekarang.
Pemilihan ini menegaskan penolakan berkelanjutan masyarakat terhadap proyek-proyek yang memastikan kehadiran militer AS berlanjut selama puluhan tahun ke depan. Matthew M. Burke dan Chiyomi Sumida dari Stars and Stripes melaporkan bahwa mantan wali kota Naha tersebut maju dengan kampanye untuk menghentikan pemindahan operasi penerbangan dari Marine Corps Air Station Futenma di bagian tengah Okinawa menuju Camp Schwab yang diperluas di wilayah utara yang terpencil—sebuah langkah yang dianggap krusial bagi reorganisasi pasukan AS di kawasan regional serta perjanjian pertahanan bersama.
Agenda utama Onaga adalah menghentikan pembangunan fasilitas militer baru tersebut. Langkah berikutnya adalah membatasi kehadiran militer AS di Okinawa atau bahkan menyingkirkannya sama sekali.
Meskipun ekspansi militer AS di Okinawa tidak mendapat banyak penolakan dari daratan utama Jepang, perlawanan di tingkat lokal justru semakin menguat. Onaga berhasil mengalahkan petahana Hirokazu Nakaima dengan selisih suara yang sangat telak, yakni unggul 100.000 suara dari total 620.000 suara yang masuk (Burke). Kemenangan ini merupakan cerminan dari aspirasi rakyat yang mayoritas menginginkan perubahan.
Mengingat banyaknya warga yang menentang kehadiran asing tersebut, orang mungkin bertanya-tanggung bagaimana awal mula Okinawa bisa terjebak dalam situasi yang sulit ini.
Sebagai korban dari luas wilayahnya yang kecil dan kurangnya kekuatan politik, Okinawa praktis tidak memiliki pilihan lain.
Kerajaan Ryukyu
Sebelum abad ketujuh belas, Okinawa berfungsi sebagai negara berdaulat yang dikenal sebagai Kerajaan Ryukyu. Membentang ke selatan hingga Laut China Timur, jarak kepulauan ini yang cukup jauh dari Jepang melindunginya dari intervensi luar selama berabad-abad.
Hubungan paling awal Ryukyu terjalin dengan pihak barat, yaitu China sebagai mitra dagang utama mereka. Akibatnya, kebudayaan Ryukyu menyerap banyak pengaruh khas Tiongkok. Kendati raja Ryukyu menyatakan kesetiaannya kepada kaisar China, kerajaan tersebut tetap berdiri sebagai sebuah negara merdeka yang menentukan nasibnya sendiri (OPN-LA).
Situasi berubah pada tahun 1609 ketika Domain Satsuma dari Jepang menginvasi Amami, kepulauan di bagian utara Ryukyu. Satsuma mengeksploitasi wilayah tersebut dan memaksa penduduknya bekerja dalam industri produksi gula.
Penduduk pulau mengalami masa yang mereka sebut sebagai ‘Sato Jigoku’ atau ‘Neraka Gula’. Kepulauan Amami menjadi bagian integral dari pertumbuhan ekonomi Satsuma dan berdampak pada peningkatan kekuatan militer mereka. (OPN-LA)
Kendati demikian, karena konsentrasi Satsuma hanya berada di Amami, sebagian besar wilayah Ryukyu lainnya relatif bebas dari intervensi dan hubungan dagang kerajaan dengan China tetap berjalan.
Kedatangan kapal-kapal hitam milik Komodor Perry pada tahun 1854 turut mengakhiri sisa-sisa kemerdekaan Ryukyu. Dalam buku Crossfire Couples, Chris Ames mencatat bahwa Perry mendirikan pangkalan AS pertama di Ryukyu saat ia singgah dalam perjalanannya menuju Teluk Tokyo pada tahun 1853. Lokasi tersebut berfungsi sebagai tempat sandar dan stasiun pasokan, yang menandai jejak kaki pertama Amerika Serikat di kepulauan tersebut.
Insiden pelecehan militer AS yang pertama terjadi tak lama setelah kedatangan Perry, ketika seorang pelaut bernama William Board menyerang—dan menurut banyak sumber memperkosa—seorang wanita lanjut usia asal Ryukyu (Ames 199).
Meskipun Komodor Perry tidak memiliki pengaruh besar secara langsung di Ryukyu, kedatangannya memicu era modernisasi di Jepang yang dikenal sebagai zaman Meiji. Ambisi pemerintah Meiji untuk menjadi kekuatan dunia sekaligus mengubur sisa-sisa kedaulatan Ryukyu. OPN-LA menjelaskan:
Jepang merasa sangat perlu mengembangkan zona penyangga geopolitik untuk melindungi diri dari potensi invasi kekuatan barat. Kepulauan Ryukyu merupakan kandidat sempurna untuk memberikan keamanan di perbatasan selatan Jepang. Jepang akhirnya memaksa menganeksasi Kerajaan Ryukyu pada tahun 1879, yang sekaligus meruntuhkan kedaulatan Ryukyu.
Sebagai kerajaan yang semi-independen dan mitra dagang China, keberadaan Ryukyu dianggap sebagai masalah legal yang kemudian diselesaikan melalui transformasi wilayah tersebut menjadi Prefektur Okinawa. Sejak saat itu, wilayah ini dipaksa tunduk pada kepentingan Jepang dan Amerika Serikat.
Titik Balik Perang Dunia II
Seringkali tertutup oleh peringatan Iwo Jima serta pengeboman Hiroshima dan Nagasaki, Pertempuran Okinawa menempati porsi kecil dalam catatan sejarah Amerika. Padahal, pertempuran tersebut berlangsung sangat brutal.
Doug Bandow dari Forbes menjelaskan:
Kampanye invasi Amerika yang dikenal sebagai ‘Topan Baja’ berlangsung dari bulan April hingga Juni 1945. Pertempuran berjalan sangat sengit dengan perkiraan korban sipil mencapai 150.000 jiwa.
Pertempuran ini juga menelan korban jiwa militer dalam jumlah besar. Dalam bukunya, Prompt and Utter Destruction: Truman and the Use of Atomic Bombs against Japan, Samuel Walker menuliskan:
Total korban dari pihak Amerika yang tewas dan hilang sebanyak 12.000 orang serta 60.000 lainnya mengalami luka-luka, jauh melampaui pertempuran manapun dalam perang di kawasan Pasifik. Sementara itu, militer Jepang menderita setidaknya 70.000 korban tewas. (51)
Setelah berhasil mendudukinya, pasukan AS berencana menjadikan Okinawa sebagai titik masuk untuk menginvasi daratan utama Jepang. Namun, tingginya korban jiwa di Okinawa serta keengganan pasukan Jepang untuk menyerah membuat Amerika Serikat mengurungkan rencana invasi tersebut, yang akhirnya memang tidak lagi diperlukan setelah pengeboman Hiroshima dan Nagasaki serta menyerahnya Jepang.
Meskipun tidak digunakan sesuai rencana awal, Okinawa berubah menjadi semacam koloni bagi AS (Bandow). Militer Amerika mendirikan berbagai fasilitas guna mencegah kebangkitan militer Jepang (Sarantake 62). Okinawa tetap berada di bawah pendudukan AS hingga akhirnya dikembalikan ke pangkuan Jepang pada tahun 1972, sementara kehadiran militer AS terus berlanjut hingga hari ini.
Mantan negara merdeka tersebut tetap berada dalam posisi yang dilematis—berada di bawah kendali Jepang namun dipenuhi oleh pangkalan militer AS. Di tengah berbagai protes yang ada, tidak ada satupun dari kedua kekuatan dunia tersebut yang bersedia melepaskan posisi mereka di sana.
Keuntungan Bagi Jepang
Keterbatasan sekutu dan kekuatan militer membuat aliansi dengan Amerika Serikat menjadi sangat krusial bagi Jepang. Namun, Jepang harus memberikan kompensasi jika ingin menerima perlindungan, karena AS tidak akan memberikan bantuannya tanpa kerja sama timbal balik. Demi menikmati kehadiran militer AS, Jepang harus mengizinkan berdirinya pangkalan militer di wilayahnya. Bagi negara yang kecil dan miskin sumber daya ini, keuntungan yang didapat terbilang banyak.
Jepang berada di bawah bayang-bayang kekuatan tetangga seperti China, Rusia, dan Korea Utara. Dengan mengizinkan pangkalan AS di tanah airnya, Jepang memperoleh kehadiran militer dan perlindungan yang vital. Setiap tindakan agresif terhadap Jepang harus dipertimbangkan secara matang oleh pihak lain karena adanya ancaman pembalasan instan dari militer AS.
Keberadaan militer AS di Jepang juga meredakan kekhawatiran negara-negara tetangga. Doug Bandow menuliskan bahwa dengan mencegah kebangkitan militer Jepang:
Aliansi ini turut meringankan beban diplomatik Tokyo, yang jika tidak demikian harus berupaya meyakinkan para tetangga yang masih trauma dengan agresi militer Jepang di masa kekaisaran. Argumen ini bahkan kerap digunakan oleh para pejabat Jepang: lindungilah kami, karena kalian tentu tidak ingin angkatan laut kekaisaran Jepang berkeliaran lagi di Samudra Pasifik.
Ketergantungan pada militer AS meringankan beban keuangan yang harus ditanggung Jepang apabila mereka harus membangun angkatan bersenjata sendiri. Anggaran dan sumber daya tersebut dapat dialihkan ke sektor lain guna memberikan pemulihan ekonomi.
Keuntungan Bagi Amerika Serikat
Amerika Serikat juga diuntungkan dari kemitraan ini. Letaknya yang berada di dekat daratan utama Asia memberikan AS pijakan militer yang kuat di Asia Timur. Jika situasi mendesak, Amerika dapat merespons dengan cepat.
Melalui pemberian perlindungan militer kepada Jepang, AS tidak perlu khawatir Jepang akan bertindak sendiri. Kemitraan ini sering diibaratkan sebagai tombak dan perisai. Ankit Panda dari The Diplomat menjelaskan:
Kapabilitas ofensif Amerika Serikat yang tangguh bertindak sebagai tombak yang dipadukan dengan perisai milik Jepang. Jepang, dengan Pasukan Bela Diri miliknya, memang tidak bisa berbuat banyak mengingat situasi yang ada.
Namun, aliansi ini bukan tanpa gesekan. Tidak ada satupun pihak yang menginginkan keberadaan militer asing di halaman belakang rumah mereka, sebesar apapun keuntungan yang ditawarkan. Lantas, adakah cara agar Jepang dapat menikmati perlindungan militer AS tanpa harus menanggung dampak buruk dari keberadaannya?
Jawabannya ada, dan tempat itu adalah Okinawa.
Okinawa dijadikan sebagai tumbal oleh daratan utama Jepang. Dengan mengizinkan militer AS membangun sebagian besar pangkalan mereka di Okinawa, Jepang dapat menikmati manfaat pertahanan tanpa harus merasakan dampak negatifnya yang terjadi ratusan mil di selatan, jauh dari daratan utama.
Beban yang ditanggung Okinawa tidak luput dari perhatian publik. Meskipun hampir enam dari sepuluh warga Jepang mengkritik beban berat yang dipikul Okinawa, tidak satupun dari mereka yang menginginkan pangkalan AS berada di dekat lingkungan tempat tinggal mereka (Bandow).
Amerika Serikat memang memiliki pangkalan yang tersebar di berbagai wilayah Jepang, tetapi Okinawa menampung konsentrasi terbesar, hingga dijuluki sebagai kapal induk tak tenggelam milik Amerika (Harumi Ozawa). Menurut AFP, lebih dari separuh dari 47.000 personel militer AS yang bertugas di Jepang ditempatkan di sini. Data situs pemerintah Okinawa bahkan menyebutkan bahwa wilayah ini menjadi rumah bagi lebih dari tiga puluh fasilitas latihan, yang mencakup hampir 74 persen dari keseluruhan keberadaan militer AS di Jepang.
Okinawa pun tetap berada dalam kondisi yang sama: sebuah wilayah yang terpecah di antara tradisi kemerdekaannya, kendali Jepang, dan pendudukan militer Amerika.
Alasan Okinawa Ingin Militer AS Pergi
Kehadiran militer asing selalu mendatangkan masalah di manapun mereka berada. Hal ini sangat dirasakan di Okinawa akibat wilayah geografisnya yang kecil namun menampung konsentrasi pangkalan militer AS yang masif.
Doug Bandow menggambarkan kondisi Okinawa yang diduduki:
Pagar-pagar tinggi memisahkan warga dari tanah milik leluhur mereka. Pangkalan udara berdesakan dengan kawasan pemukiman warga. Pantai-pantai terbaik dikuasai oleh militer AS. Ribuan pria asing muda yang agresif mengubah dinamika kehidupan lokal—dan seringkali ke arah yang negatif.
Warga Okinawa tentu merasa sulit melihat sisi positif dari keberadaan militer ketika mereka terus-menerus dihadapkan pada dampak buruknya dalam kehidupan sehari-hari.
Kecelakaan Militer
Warga merasa cemas dengan keberadaan pangkalan militer yang terletak dekat dengan perkotaan dan area pemukiman. Aktivitas pesawat militer menimbulkan polusi suara serta ancaman kecelakaan besar yang telah menjadi kenyataan pahit.
Kecelakaan terburuk terjadi pada tahun 1959 ketika sebuah jet militer jatuh menimpa sekolah dasar setempat. Eiko Asato menuliskan bahwa insiden tersebut merupakan bencana besar yang menewaskan 17 orang dan melukai 121 orang, sementara Wikipedia mencatat hingga 210 orang terluka serta menghanguskan 17 rumah pribadi, sebuah balai warga, dan tiga ruang kelas.
Insiden lain terjadi pada tahun 2004 ketika sebuah helikopter militer jatuh menimpa area universitas. Belakangan pada tahun 2014, sebuah helikopter kembali jatuh akibat kesalahan pilot.
Kendati demikian, risiko kecelakaan pesawat kerap diiringi oleh tingginya insiden lalu lintas yang merenggut hampir 200 korban jiwa setiap tahunnya (Burke). Peristiwa paling terkenal terjadi pada akhir tahun 1970, ketika personel militer yang mabuk menabrak seorang warga Okinawa. Frustrasi yang selama ini memendam akhirnya meledak dalam bentuk penyerangan terhadap personel dan fasilitas militer, yang kemudian dikenang sebagai Kerusuhan Koza.
Dampak Lingkungan
Kehadiran militer AS juga meninggalkan jejak kerusakan lingkungan yang cukup besar. Gubernur Onaga dengan tegas menyatakan bahwa menambah fasilitas militer baru di Okinawa dengan cara merusak perairan jernih di Henoko adalah hal yang sama sekali tidak boleh dibiarkan terjadi (Burke).
Pembangunan militer kerap menggusur lahan alami dan mencaplok pantai-pantai indah di Okinawa. Aktivitas konstruksi bahkan mengancam kelangsungan hidup satwa endemik, termasuk dugong yang hampir punah (Mitchell). Padahal, keindahan pantai, pegunungan, dan hutan di Okinawa merupakan aset ekonomi penting yang menarik minat wisatawan.
Kriminalitas
Alih-alih mendatangkan turis yang membawa keuntungan ekonomi, keberadaan pangkalan menghadirkan personel militer asing. Berbeda dengan wisatawan yang datang atas keinginan sendiri, para tentara yang bertugas di Okinawa seringkali merasa bosan, rindu kampung halaman, dan frustrasi, yang terkadang memicu perilaku agresif atau tindakan kriminal.
Berdasarkan laporan pemerintah Okinawa mengenai kejahatan militer AS, kecelakaan lalu lintas mendominasi sebagian besar kasus, disusul oleh tindakan perampokan. Namun, kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh oknum militer menjadi isu paling krusial yang mencoreng keamanan setempat.
Asato Eiko dari Transnational Institute melaporkan:
Berdasarkan laporan bertajuk ‘Post-War Crimes against Women of Okinawa by US Soldiers’ oleh Asosiasi Perempuan dalam Aksi Melawan Kekerasan Militer, jumlah kasus pemerkosaan antara tahun 1945 hingga 1997 mencapai sekitar 180 kasus, di mana 22 korban di antaranya merupakan anak perempuan di bawah usia 20 tahun.
Tren kriminalitas yang meresahkan ini pertama kali mendapat sorotan luas pada tahun 1955, ketika seorang tentara AS memperkosa dan membunuh anak perempuan berusia enam tahun sebelum membuang jasadnya. Kemarahan warga memuncak setelah diketahui bahwa kasus tersebut akan diadili oleh pengadilan militer AS. Berkat hak ekstrateritorial yang dimiliki, para pelaku berhasil menghindari sistem peradilan lokal dan potensi hukuman mati (Asato).
Pada tahun 1995, penculikan dan pemerkosaan beruntun terhadap seorang anak perempuan berusia dua belas tahun kembali menyulut kemarahan besar warga Okinawa. Pada tahun 2008, seorang sersan marinir didakwa atas tindak pelecehan terhadap gadis berusia empat belas tahun (Onishi). Kasus terbaru terjadi pada tahun 2012, ketika dua tentara yang sedang singgah di Okinawa merampok dan memperkosa seorang wanita Jepang.
Upaya Perbaikan dari Pihak Militer
Tindak kriminalitas dan sikap arogan dari personel militer AS tidak pernah membantu memperbaiki hubungan antara AS, Jepang, dan Okinawa. Kendati demikian, pihak militer AS sempat memberlakukan upaya pencegahan pasca insiden tahun 2012. Travis J. Tritten dari Stars and Stripes menuliskan:
Aturan baru yang ketat mengenai jam malam dan pembatasan konsumsi alkohol beriringan dengan penurunan drastis kasus kejahatan yang dilakukan personel AS di Okinawa pada tahun 2013. Pasukan yang berbasis di Okinawa sempat dilarang mengonsumsi alkohol di luar pangkalan selama paruh pertama tahun 2013. Pimpinan Korps Marinir di Okinawa juga menekankan pelatihan kesadaran budaya bagi setiap prajurit yang baru tiba.
“`
Aturan tersebut sempat menurunkan angka kriminalitas dan insiden lainnya. Namun, pertanyaannya adalah berapa lama kebijakan ini akan bertahan? Pelonggaran aturan konsumsi alkohol yang berlangsung cepat tidak cukup untuk meyakinkan warga Okinawa bahwa militer AS benar-benar berkomitmen melakukan perubahan.
Konflik yang Belum Usai
Sebagai kepala daerah yang terpilih dengan janji untuk mewakili aspirasi para pemilihnya, kemenangan Onaga membawa secercah harapan bagi banyak warga Okinawa.
Onaga menegaskan bahwa mereka akan meruntuhkan tembok yang dibangun oleh pemerintah Jepang dan Amerika (Johnston).
Profesor hukum Hideki Shibutani dari Universitas Rikkyo di Tokyo turut berpendapat bahwa mengabaikan konsensus publik lokal adalah tindakan yang bertentangan dengan semangat demokrasi (Burke).
Namun, tidak semua pihak sepakat untuk mengusir militer AS.
Banyak warga Jepang meyakini bahwa negara mereka tetap membutuhkan perlindungan militer Amerika. Kontroversi seputar sengketa pulau baru-baru ini membuat Jepang merasa cemas menghadapi peningkatan aktivitas China dan Rusia di kawasan tersebut.
Di sisi lain, sebagian kecil penduduk Okinawa berharap kehadiran pangkalan militer dapat mendatangkan peluang ekonomi bagi prefektur yang sedang berjuang ini. Pemilik toko berharap pangkalan tersebut mendatangkan omset, sementara warga yang belum bekerja mengharapkan kesempatan kerja di sektor konstruksi.
Di tengah berbagai penolakan yang disuarakan oleh Onaga dan para pendukungnya, perjanjian-perjanjian yang telah disepakati sebelumnya membuat upaya penghentian proyek pembangunan tersebut menjadi sangat sulit. Matthew M. Burke dan Chiyomi Sumida menuliskan:
Terlepas dari retorika yang ada, Korps Marinir dan pemerintah Jepang menyatakan tetap berkomitmen pada rencana relokasi tersebut. Para pakar hukum menilai bahwa peluang Onaga untuk memblokir pemindahan tersebut sangatlah tipis.
Kemenangan Onaga dalam pemilu serta aksi protes yang terus berulang telah menarik perhatian kembali pada isu-isu lama serta pelanggaran hak asasi manusia yang mewarnai sejarah kelam Okinawa. Saat dinamika tiga pihak ini terus berlanjut, publik kini bertanya-tanya: akankah tahun 2015 akhirnya membawa keadilan bagi Okinawa, ataukah aspirasi masyarakatnya akan terus diabaikan?
