Setelah membahas bagaimana masyarakat Jepang dikenal memiliki etos kerja yang tinggi serta pandangan konservatif, mari kita telaah topik lain yang masih berkaitan erat. Secara ringkas, pandangan umum mengenai warga Jepang sering kali disimpulkan melalui beberapa fakta berikut:
Pertama, jalanan di Jepang sangat bersih dan warganya hampir tidak pernah terlihat membuang sampah sembarangan. Kedua, tingkat keamanan di negeri ini sangat terjaga sehingga relatif aman untuk berjalan-jalan sendirian bahkan pada dini hari. Ketiga, keteraturan sosial tampak nyata, seperti antrean tertib yang terlihat di tempat pengungsian pasca gempa bumi besar pada tahun 2011 silam—sebuah situasi yang di tempat lain mungkin memicu penjarahan.
Kesimpulan: Orang Jepang adalah sosok yang bertanggung jawab.
Meskipun stereotip ini tidak sepopuler anggapan-anggapan sebelumnya, gagasan bahwa masyarakat Jepang memiliki kesadaran sipil yang tinggi atau sangat matang masih sering diperbincangkan.
Bagi penulis, rasa tanggung jawab terbagi menjadi dua aspek utama. Ada aspek “patuh pada aturan” di mana orang Jepang tampil sangat unggul, seperti yang terlihat dari kedamaian yang kerap disaksikan para pelancong. Namun, ada pula sisi yang lebih proaktif dari tanggung jawab itu sendiri—yaitu keharusan bagi seseorang untuk tidak sekadar mengikuti aturan yang ada, melainkan juga berani memperbarui atau menciptakan aturan baru ketika sistem yang berjalan sudah tidak lagi relevan.
Di sinilah masyarakat Jepang terkadang tampak memiliki kekurangan.
Unggul dalam Mematuhi Aturan
Jika Anda pernah berkunjung ke Jepang, tentu Anda menyaksikan sendiri buktinya. Jalanan tetap bersih meskipun tempat sampah sangat jarang ditemui; warga memilih menyimpan sampah mereka hingga tiba di rumah atau membawanya ke combini terdekat. Angka kriminalitas juga tergolong rendah—meski bukan berarti nol—tanpa perlu kehadiran aparat kepolisian yang mencolok di setiap sudut jalan. Mereka mengendarai sepeda dengan tenang dan bahkan siap membantu dengan ramah apabila Anda tersesat dan menanyakan arah. Semua hal ini membangun kesan kuat bahwa masyarakatnya menjunjung tinggi hukum.
Data statistik turut mendukung asumsi tersebut. Indeks kejahatan menempatkan Jepang sebagai salah satu negara dengan skor terendah di dunia. Selain itu, tingkat pembunuhan di negara ini tercatat sangat kecil, hanya berada di belakang beberapa wilayah seperti Liechtenstein dan Singapura.
Tentu saja, data kriminalitas hanya mencatat kasus yang benar-benar dilaporkan. Kendati demikian, kecil kemungkinan warga Jepang enggan melaporkan kasus pembunuhan atau perampokan dibandingkan negara lain. Distorsi data biasanya muncul pada kejahatan yang membawa elemen “rasa malu” seperti pelecehan, kekerasan dalam rumah tangga, atau pemerkosaan, namun faktor ini saja tidak sepenuhnya menjelaskan jurang perbedaan statistik tersebut. Secara objektif, tingkat kejahatan penuh kekerasan di Jepang memang lebih rendah.
Fenomena menarik sering kali menyertai situasi ini. Orang yang kehilangan dompet atau ponsel di Jepang kerap mendapati barang berharga mereka dikembalikan secara utuh ke pos polisi terdekat—sebuah kejadian yang jarang ditemukan di belahan dunia lain. Di sisi lain, ada cerita berbeda mengenai pelanggaran kecil; ketika seorang mahasiswa mengunggah salinan buku digital di media sosial untuk dibagikan kepada teman sekelasnya, ia justru mendapati teguran keras dari rekan-rekannya. Tindakan tersebut mungkin tampak berlebihan di tempat lain, namun hal ini mencerminkan bentuk tanggung jawab sosial yang khas.
Apakah Berakar dari Budaya?
Lantas, apa yang mendasari kondisi ini? Berbagai penjelasan dikemukakan untuk menjawab pertanyaan tersebut.
Dari sudut pandang kultural, sebagian pengamat mengaitkannya dengan pengaruh Konfusianisme dan karakteristik “masyarakat yang menjunjung tinggi rasa malu” (shame society) yang umum di Asia Timur. Selain itu, terdapat pula konsep lokal bernama “meiwaku”, yakni prinsip untuk menghindari perbuatan yang dapat merugikan atau merepotkan orang lain.
Sistem pendidikan turut membentuk karakter ini sejak dini. Di sekolah-sekolah Jepang, anak-anak didik—bukan petugas kebersihan—yang bertugas membersihkan ruang kelas dan membagikan makan siang. Rutinitas ini diyakini menanamkan rasa kewajiban yang kuat. Faktor lain yang sering disorot adalah kebijakan kepemilikan senjata api yang sangat ketat, yang berkontribusi menekan angka kejahatan kekerasan.
Dari segi ekonomi, tingkat kesenjangan sosial di Jepang jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan negara seperti Amerika Serikat. Meskipun argumen ini sedikit melemah ketika melihat negara-negara Asia Timur lain yang memiliki tingkat kejahatan rendah namun tingkat ketimpangannya lebih tinggi, kecenderungan kultural masyarakat Jepang untuk senantiasa patuh pada aturan tetap menjadi faktor yang patut diperhitungkan.
Sisi Lain dari Mata Uang
Sejauh ini, istilah “bertanggung jawab”, “etis”, dan “berkesadaran sipil” sengaja dihindari karena tingkat kriminalitas yang rendah tidak serta-merta membuat Jepang bebas dari skandal besar yang bertentangan dengan kepentingan publik. Beberapa contoh nyata yang sempat mencuat antara lain:
-
Bencana nuklir Fukushima yang diwarnai oleh lemahnya akuntabilitas publik dari berbagai pihak terkait.
-
Krisis lingkungan semasa periode pertumbuhan pesat, seperti yang tercatat dalam sejarah Empat Penyakit Polusi Utama di Jepang, membuktikan bahwa faktor kultural pada masa itu tidak mampu menghentikan perusahaan untuk bertindak merusak.
-
Insiden serangan gas sarin di Tokyo yang digerakkan oleh sebuah sekte lokal, di mana para pelaku maupun para petingginya merupakan bagian dari kaum elite terdidik di Jepang.
Contoh-contoh tersebut menunjukkan adanya celah dalam bentuk perilaku yang kurang bertanggung jawab, yang kemudian memunculkan pertanyaan mendasar mengenai bentuk tanggung jawab itu sendiri.
Bertanggung Jawab Kepada Siapa?
Kasus-kasus di atas memperlihatkan bahwa di Jepang, loyalitas terhadap kelompok dan kepatuhan pada perintah institusi terkadang mengalahkan tanggung jawab yang lebih luas kepada masyarakat. Fenomena semacam ini sebenarnya juga dapat ditemukan di belahan dunia lain, seperti krisis perbankan global akibat pinjaman sub-prime beberapa tahun silam.
Hal yang menjadi ciri khas di Jepang adalah kebutuhan masyarakat untuk lebih bertanggung jawab kepada diri mereka sendiri, alih-alih terlalu mengabdi pada kelompok sosial atau institusi tempat mereka bernaung. *Karoshi* atau kematian akibat terlalu bekerja keras adalah contoh paling nyata. Selain itu, budaya “bertahan dan meminta maaf” (*sumimasen*) yang terlalu sering dipraktikkan terkadang justru merugikan diri sendiri, seperti ketika melihat seorang staf toko membungkuk dan meminta maaf secara berlebihan atas kesalahan yang bukan bersumber dari diri mereka.
Bagaimana dengan Aturan yang Cacat?
Tanggung jawab tidak hanya sebatas tidak melanggar aturan, tetapi juga mencakup kontribusi aktif bagi masyarakat—yang terkadang berarti berani menolak aturan usang, tidak adil, atau tidak lagi relevan.
Sikap proaktif semacam ini justru terlihat kurang menonjol di Jepang. Jika merujuk pada data waktu yang dihabiskan untuk kegiatan sukarela, warga Jepang sebenarnya berada di kisaran angka yang serupa dengan negara-negara OECD lainnya. Namun, sektor masyarakat sipil profesional di Jepang tergolong sangat kecil. Warga Jepang memang aktif berpartisipasi dalam asosiasi warga tingkat lingkungan atau perkumpulan orang tua murid yang kerap berfungsi sebagai ajang sosial, tetapi jumlah organisasi non-pemerintah (LSM) yang mempekerjakan staf penuh waktu untuk mengadvokasi masalah sosial jauh lebih sedikit dibandingkan negara maju lainnya. Hal ini mencerminkan arus kas yang lemah serta ruang lingkup kegiatan sipil yang terbatas.
Indeks kedermawanan global juga menempatkan Jepang pada peringkat yang relatif rendah di antara ratusan negara, mencakup persentase warga yang mendonasikan uang untuk amal, melakukan kerja sukarela, hingga membantu orang asing yang tidak dikenal.
Di sisi lain, partisipasi politik menunjukkan dinamika yang berbeda. Tingkat kehadiran pemilih dalam pemilu di Jepang tidak terlalu buruk jika dibandingkan dengan negara barat. Namun, keterlibatan generasi muda sangatlah minim. Kaum muda di Jepang cenderung merasa bahwa tindakan mereka tidak akan membawa perubahan berarti, yang pada akhirnya tecermin dari rendahnya tingkat partisipasi politik di kalangan usia muda.
Kewarganegaraan dan Aktivisme
Pandangan mengenai “tanggung jawab” warga negara di Jepang telah mengalami beberapa kali pergeseran sejarah. Serupa dengan negara barat, Jepang sempat dilanda gelombang aktivisme mahasiswa yang militan pada dekade 1960-an sebelum akhirnya mereda pada tahun 1970-an. Gempa bumi Hanshin-Awaji pada tahun 1995 kemudian dikenang sebagai tonggak sejarah yang memicu revolusi sukarelawan di Jepang. Kendati demikian, bencana besar yang terjadi bertahun-tahun kemudian tidak serta-merta menggerakkan masyarakat sipil dalam skala yang diharapkan. Secara historis, gagasan tentang warga negara yang aktif baru mulai mendapat perhatian luas setelah bencana gempa Kobe, sementara aktivisme warga di masa lalu sering kali dipandang penuh kecurigaan karena dikaitkan dengan gerakan radikal sayap kiri.
Pada akhirnya, terdapat berbagai dimensi yang membentuk warga negara yang bertanggung jawab. Menghormati aturan sosial, menjaga kebersihan lingkungan, serta mengembalikan barang yang hilang adalah bentuk-bentuk kebajikan yang dijalankan dengan sangat baik oleh masyarakat Jepang. Kendati demikian, dalam hal membangun “masyarakat sipil yang aktif” untuk mendorong perubahan serta menyelesaikan persoalan sosial secara mandiri, Jepang masih memiliki ruang yang cukup luas untuk berkembang. Gambaran ini menunjukkan sebuah kontras: masyarakat yang sangat tertib dalam mengikuti norma dan tata krama, namun cenderung pasif ketika dihadapkan pada upaya pembaharuan sistem sosial.
