Isu pariwisata berlebih atau overtourism di Jepang kini menjadi topik hangat yang sulit dihindari. Didorong oleh nilai tukar yang menguntungkan serta popularitas global yang terus menanjak, negeri sakura ini kedatangan gelombang pelancong asing dalam jumlah masif. Meskipun aliran dana dari para wisatawan ini memberikan angin segar bagi perekonomian, masalah ikutan yang ditimbulkannya pun tidak sedikit. Destinasi populer seperti Kyoto semakin sesak hingga kehilangan daya tariknya, sementara perilaku buruk sebagian pelancong demi konten media sosial justru memperkeruh suasana.
Dalam beberapa tahun terakhir, pihak berwenang mulai menyadari dilema yang mereka ciptakan sendiri. Sebelum pandemi, pemerintah sempat mematok target ambisius sebanyak 40 juta turis. Sayangnya, indikator keberhasilan yang dipatok hanya berdasarkan jumlah kunjungan alih-alih pendapatan, sehingga kebijakan lebih mengutamakan kuantitas daripada kualitas. Kini, setelah menyadari kekeliruan tersebut, para pemangku kebijakan mulai mengarahkan fokus ke pasar wisata mewah—segmen yang secara khusus didefinisikan sebagai pelancong dengan pengeluaran di atas satu juta yen selama berada di Jepang.
Langkah ini tentu patut diapresiasi sebagai upaya ke arah yang lebih benar. Kendati demikian, pendekatan tersebut dirasa masih memiliki celah. Memang ada korelasi positif antara kekayaan dan perilaku wisatawan, namun kita semua tentu tahu bahwa turis kaya yang berperilaku buruk tetaplah ada. Selain itu, memfokuskan strategi pemasaran pada kalangan atas tidak lantas menyurutkan niat wisatawan dari berbagai kalangan untuk tetap datang, terutamanya karena lonjakan permintaan ini lebih banyak digerakkan oleh media sosial ketimbang program resmi dari JNTO.
Oleh karena itu, untuk mencapai model pariwisata yang benar-benar berkelanjutan di Jepang, dibutuhkan strategi yang lebih komprehensif. Peningkatan rata-rata pengeluaran per individu memang penting, tetapi itu saja belum cukup untuk mengatasi overtourism. Jepang perlu menemukan cara agar sebaran wisatawan bisa lebih merata ke seluruh penjuru negeri. Jika hal ini dapat tercapai sekaligus mengurangi total kepadatan tanpa mengorbankan devisa pariwisata, maka jalan keluar dari permasalahan saat ini akan mulai terbuka.
<
Menyerupai Wikipedia
Beberapa waktu lalu, sebuah ulasan pernah membahas bahwa Jepang memiliki kemiripan masalah dengan Wikipedia. Secara umum, hampir setiap sudut yang layak dikunjungi di Jepang sudah memiliki informasi berbahasa Inggris di internet. Alhasil, sekecil apa pun ketertarikan seseorang, sangat mudah bagi mereka untuk menemukan artikel atau konten media sosial mengenai destinasi tersembunyi sekalipun. Dengan kata lain, kendala utamanya bukanlah kekurangan informasi, melainkan kurangnya pemerataan kesadaran.
Situasi ini mirip dengan ensiklopedia daring tersebut; hampir semua hal yang ingin diketahui tentang Jepang sudah tersedia di ruang digital. Namun, tanpa adanya kesadaran awal dan dorongan untuk mencari lebih dalam, kebanyakan orang tidak akan pernah menemukan konten-konten tersebut. Akibatnya, turis yang berkunjung terus-menerus menyerbu lokasi yang itu-itu saja. Kondisi ini memicu penumpukan pengunjung di tempat ikonik seperti Kiyomizu-dera dan Senso-ji, sementara wilayah pedesaan justru kekurangan pelancong.
Perubahan tren kesadaran yang terjadi sejauh ini sebagian besar bersumber dari media sosial. Contohnya adalah Fujisan Yumeno Ohashi, sebuah jembatan di Shizuoka yang mendadak viral karena pemandangan Gunung Fuji yang memukau. Sayangnya, para pelancong yang berburu foto sempurna kerap melanggar aturan lalu lintas demi konten Instagram. Situasi serupa terjadi di toko Lawson terkenal di Kawaguchiko yang berlatar belakang Gunung Fuji, di mana pihak kota sempat terpaksa menutup pemandangan ikonik tersebut pada tahun 2024 akibat ulah wisatawan yang tidak tertib. Meskipun tirai hitam penutup tersebut sempat dilepas, penghalang yang lebih kecil kembali dipasang pada tahun 2025 demi mencegah pejalan kaki memenuhi jalan raya.
Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap destinasi di luar jalur utama memang tidak serta-merta menghentikan segelintir turis yang memperlakukan Jepang layaknya taman bermain pribadi. Kendati demikian, dengan mendistribusikan ulang minat kunjungan, setidaknya kita dapat mencegah satu titik tertentu menanggung beban terberat dari overtourism. Sebagai contoh, kendati tempat seperti Tenku-no-Torii di Kawaguchi Asama Shrine sangat fotogenik, ada banyak lokasi lain di Jepang yang tidak kalah indah tanpa harus mengantre hingga tiga jam lamanya.
Menjelajah Jalur Alternatif
Destinasi utama di Jepang kini dinilai telah kehilangan banyak keasliannya akibat komersialisasi pariwisata. Tempat-tempat tersohor seperti Fushimi Inari Taisha telah bertransformasi menyerupai taman bertema budaya. Walaupun dampak buruk kerumunan di kuil tersohor Kyoto ini bisa sedikit diredam dengan berkunjung pada malam hari, pesona tempat-tempat semacam itu nyaris pudar sepenuhnya selama jam-jam kunjungan padat.
Jika Anda mampu mengatasi masalah kurangnya kesadaran dan mencari destinasi alternatif yang memiliki nilai sejarah serta budaya yang sama kaya, pengalaman berlibur di Jepang akan terasa jauh lebih memuaskan dengan menjauhi jalur wisata konvensional. Selain terhindar dari lautan manusia yang memadati lokasi populer, Anda juga dapat merasakan sisi autentik Jepang yang sesungguhnya. Bagaimanapun juga, tempat yang paling disakralkan sekalipun akan kehilangan kharismanya ketika diserbu oleh rombongan bus berisi turis massal.
Konsep menjelajah jalur alternatif ini sangat sejalan dengan gagasan perjalanan lambat atau slow travel. Terlebih dengan adanya kenaikan harga pada berbagai tiket terusan JR Rail Pass, berkeliling negeri dengan kecepatan tinggi menjadi pilihan yang kurang efisien. Saat ini, menghabiskan waktu beberapa hari untuk menjelajahi wilayah Tohoku atau Setouchi secara santai dengan memanfaatkan tiket terusan regional jauh lebih disarankan. Dengan cara ini, Anda bisa memahami karakteristik wilayah tersebut secara utuh dan menyelami budaya Jepang secara mendalam.
Selain itu, durasi tinggal yang lebih lama sangat mendukung eksplorasi permata tersembunyi ketimbang perjalanan kilat selama sepekan. Pemerintah Jepang kini juga menyediakan opsi visa bagi nomaden digital, menjadikan gaya hidup pelancong lambat bak penduduk lokal sebagai cara terbaik untuk mendalami kebudayaan setempat. Melalui perencanaan perjalanan yang tepat, liburan berdurasi dua hingga tiga bulan tidak harus menguras tabungan.
Menemukan destinasi di luar jalur arus utama sebenarnya tidaklah sulit. Penelusuran singkat melalui peta digital dapat memunculkan banyak opsi potensial. Demikian pula dengan memasukkan kata kunci aktivitas wisata yang digabungkan dengan nama kota atau prefektur tertentu. Tentu saja, berbagai blog panduan perjalanan juga siap membantu menemukan sudut-sudut tersembunyi tersebut, asalkan Anda bersedia meluangkan waktu untuk sedikit riset dan perencanaan.
Menuju Wisatawan yang Lebih Berkualitas
Di samping minimnya kesadaran terhadap destinasi non-arus utama, persoalan lain yang perlu segera dibenahi adalah kualitas wisatawan yang datang berkunjung. Tanpa maksud bersikap elitis, para pelancong dari kalangan menengah ke atas rata-rata memiliki etika yang lebih baik serta cenderung lebih menghormati budaya setempat.
Bukan berarti kunjungan hanya diperuntukkan bagi kalangan kaya saja, sebab panduan wisata hemat pun tetap tersedia bagi pelancong berbudget terbatas. Kendati demikian, kehadiran turis yang gemar membuang sampah sembarangan atau merusak fasilitas umum demi konten foto tentu sangat dihindari. Seberapa besar pun uang yang mereka belanjakan, kerusakan yang ditimbulkan tentu tidak sebanding bagi kelestarian Jepang.
Sebagian dari masalah ini bersumber dari melemahnya nilai tukar yen terhadap mata uang asing. Kondisi ekonomi saat ini bahkan membuat biaya perjalanan ke Jepang terasa jauh lebih murah dibandingkan tinggal di beberapa wilayah berbiaya hidup tinggi di Amerika Utara. Dengan hambatan finansial yang begitu rendah, Jepang kini menarik minat pelancong yang datang semata-mata karena faktor keterjangkauan harga.
Secara prinsip, peningkatan jumlah kunjungan wisata yang mendongkrak perekonomian tentu sangat didukung. Namun, kualitas para pelancong tetap menjadi poin krusial yang harus diperhatikan. Terlepas dari seberapa besar anggaran yang mereka gelontorkan, etika dan sikap saling menghormati adalah mutlak, terutama ketika mereka menjelajahi wilayah prefektur. Walaupun perilaku wisatawan di luar kendali publik, upaya untuk memandu pelancong menuju jalur alternatif dan pedesaan tetap digalakkan. Bagaimanapun juga, wilayah pedesaan di Jepang sangat membutuhkan pemasukan dari sektor pariwisata agar dapat terus bertahan, meskipun penyesuaian yang cermat tetap diperlukan agar masyarakat lokal tidak kewalahan menghadapi lonjakan pengunjung internasional.
