Bagi pendatang baru di Jepang, sering kali muncul kesan bahwa ada upaya besar-besaran untuk menutupi sisi lain negara ini yang kurang berkilau. Meskipun Jepang tidak luput dari berbagai permasalahan sosial, pemerintah dan masyarakatnya tergolong sangat lihai dalam menyembunyikannya. Akibatnya, wisatawan yang datang sering kali terjebak dalam asumsi keliru bahwa seluruh wilayah Jepang berada dalam kondisi makmur tanpa cela.
Tentu saja tidak ada konspirasi semacam itu, tetapi bersikap skeptis bukanlah hal yang salah. Wisatawan umumnya hanya mengunjungi destinasi populer dan mengabaikan daerah-daerah yang sepi peminat. Wilayah-wilayah yang mengalami kemunduran ini sebagian besar tersebar di pedesaan Jepang yang semakin ditinggalkan—sebuah realitas yang hampir tak pernah terlihat oleh pelancong biasa karena konsentrasi kunjungan terpusat di kota-kota besar.
Di luar kemegahan pusat kota, kawasan regional di Jepang perlahan-lahan menghadapi penyusutan jumlah penduduk yang cukup signifikan. Selama perjalanan penelitian di wilayah Tohoku, fenomena ini sangat terasa dan sulit untuk diabaikan. Artikel ini akan mengupas alasan di balik kosongnya daerah pedesaan di Jepang serta langkah-langkah yang diupayakan untuk mengatasinya.
Permasalahan Kependudukan
Sebagai gambaran awal, peta interaktif yang dirilis oleh Nikkei News menunjukkan persentase pertumbuhan serta penurunan populasi di seluruh wilayah administratif Jepang dalam rentang tahun 2010 hingga 2014. Wilayah yang ditandai dengan warna-warna musim gugur menunjukkan tingkat penyusutan populasi yang semakin parah.
Sebagian besar wilayah Jepang, yang ditandai dengan warna hijau pucat, mengalami penurunan populasi antara 0 hingga 10 persen dalam kurun waktu empat tahun tersebut. Hanya segelintir wilayah yang mencatat pertumbuhan marginal, dan itupun umumnya berada di sekitar kawasan perkotaan utama.
Variasi peta lain memperlihatkan proyeksi yang lebih mencemaskan, yakni perkiraan perubahan persentase populasi perempuan muda berusia 20 hingga 39 tahun pada tahun 2040 mendatang.
Hanya ada sekitar dua puluh wilayah saja yang masih bertahan dengan warna hijau. Selebihnya, peta tersebut dipenuhi oleh gradasi warna musim gugur yang terang, di mana wilayah dengan warna ungu tua mencatatkan proyeksi kehilangan kelompok usia produktif ini hingga lebih dari 80 persen. Lebih lanjut, tidak ada satupun prefektur di Jepang yang diprediksi akan mengalami pertumbuhan pada kelompok demografi tersebut, dengan wilayah pedesaan yang dipastikan menghadapi dampak paling berat.
Kondisi ini tentu menjadi tantangan besar bagi berbagai daerah di luar kota besar. Selain penurunan populasi secara nasional, wilayah pedesaan di Jepang menanggung dampak terberat dari krisis ini, bahkan sudah muncul perbincangan mengenai beberapa daerah yang dikhawatirkan akan “lenyap” di masa depan.
Meskipun tingkat kelahiran yang rendah sering kali disorot, fenomena ini sebenarnya hanya sebagian kecil dari akar permasalahan. Secara umum, tingkat kesuburan di pedesaan Jepang justru lebih tinggi dibandingkan kawasan perkotaan. Jika faktor lain diabaikan, wilayah perkotaanlah yang seharusnya menghadapi kepunahan lebih dulu.
Namun, arus migrasi penduduk—khususnya kalangan muda—dari desa ke kota terus berlanjut selama satu abad terakhir. Perpindahan massal ini didorong oleh tiga faktor utama: pendidikan, kesempatan ekonomi, dan gaya hidup.
Pendidikan
Bagi seorang anak SMP di pedesaan Jepang yang hanya memiliki akses kereta setiap dua jam sekali—atau bahkan sama sekali tidak dilalui jalur kereta—masa depan sering kali diidentikkan dengan dunia pendidikan. Lulus SMA saja dianggap belum cukup, sehingga melanjutkan studi ke universitas, terutama universitas ternama, menjadi sebuah keharusan demi masa depan yang lebih cerah.
Sayangnya, institusi pendidikan tinggi terbaik terkonsentrasi di kota-kota besar. Sekalipun seseorang memilih universitas yang relatif dekat dari kampung halamannya, lokasinya tetap berada di pusat perkotaan di dalam prefektur tersebut, yang pada akhirnya menuntut mereka untuk pindah tempat tinggal.
Faktor inilah yang menyebabkan grafik populasi di kota-kota kecil di Jepang selalu menunjukkan penurunan tajam pada kelompok usia 18 hingga 22 tahun. Grafik demografi untuk wilayah Nidogawa-cho di Prefektur Kochi memperlihatkan ketidakseimbangan jumlah penduduk lanjut usia yang sangat kontras dengan lembah populasi yang dalam pada usia sekitar 20 tahun akibat fenomena merantau ini.
Begitu seseorang meninggalkan kampung halaman untuk menempuh pendidikan, tidak ada jaminan mereka akan kembali. Arus keluar inilah yang secara konsisten menguras tenaga kerja muda ke kawasan perkotaan.
Fenomena menarik terlihat saat berkunjung ke Iwaki, di mana iklan bimbingan belajar terpampang di jendela-jendela bangunan.
Sekolah-sekolah yang tercantum pada iklan tersebut semuanya berlokasi di Tokyo. Hal ini sebenarnya wajar mengingat banyaknya universitas di ibu kota. Namun, di antara daftar tersebut terdapat pula kampus-kampus yang tidak terlalu terkenal—jenis institusi yang mungkin tidak akan dipromosikan oleh lembaga bimbingan belajar di Tokyo untuk penduduk lokal.
Iklan ini tampaknya secara khusus ditujukan kepada para orang tua yang lewat. Menyekolahkan anak ke universitas kelas menengah di Tokyo, yang mungkin dianggap biasa saja oleh warga ibu kota, sudah dipandang sebagai investasi yang cukup menjanjikan bagi orang tua di daerah hingga rela merogoh kocek dalam untuk bimbingan tambahan.
Oleh karena itu, keterkaitan antara pendidikan tinggi dan kota-kota besar membuat generasi muda Jepang hampir selalu memilih meninggalkan kampung halaman mereka secara permanen.
Pekerjaan
Jika pendidikan menyumbang sepertiga dari masalah ini, sektor pekerjaan memegang porsi sepertiga berikutnya.
Secara statistik, prefektur dengan tingkat pengangguran terendah di Jepang justru dipegang oleh Shimane, sementara Osaka berada di urutan ketiga tertinggi secara nasional. Dari data ini, sekilas pedesaan Jepang tampak baik-baik saja.
Namun secara intuitif, ketika seseorang di desa kesulitan mencari pekerjaan, mereka cenderung merantau ke kota. Sebaliknya, warga perkotaan yang menganggur jarang sekali berinisiatif mencari penghidupan ke pedesaan. Rendahnya tingkat pengangguran di daerah bisa jadi karena para pemuda yang berpotensi menganggur tersebut telah lebih dulu pindah ke kota demi mencari pekerjaan.
Selain itu, penduduk kota secara jelas memperoleh penghasilan yang lebih tinggi daripada warga desa. Di sisi lain, bertolak belakang dengan anggapan umum, tinggal di pedesaan tidak selalu lebih murah:
- Meskipun biaya sewa tempat tinggal lebih rendah, kebutuhan akan kendaraan pribadi untuk beraktivitas menuntut pengeluaran ekstra untuk bahan bakar dan perawatan.
- Harga bahan makanan pokok mungkin sedikit lebih murah, namun minimnya persaingan antar toko serta biaya distribusi logistik membuat harga barang secara umum justru lebih tinggi di luar kota besar.
- Biaya tambahan yang besar tetap diperlukan untuk mengirim anak-anak menempuh pendidikan tinggi di kota.
Meskipun tidak semua daerah pedesaan mengalami keterpurukan, kesenjangan antara wilayah yang berhasil dan yang tertinggal semakin terlihat jelas. Wilayah pedesaan yang mengalami kemunduran biasanya memiliki ciri-ciri berikut:
- Salah urus tata kelola: Kota Yubari di Hokkaido merupakan contoh nyata bagaimana mismanajemen dapat menghancurkan sebuah wilayah.
- Industri senja: Bekas kota tambang seperti Yubari mengalami kejatuhan populasi pasca penutupan tambang. Sektor lain seperti perikanan, pertanian, dan kehutanan juga kerap gagal menarik minat generasi muda.
- Berakhirnya politik anggaran daerah: Kucuran dana pemerintah pusat selama ini menjadi penopang utama perekonomian pedesaan. Seiring dengan kebijakan pengetatan anggaran pekerjaan umum oleh pemerintah, dukungan finansial ini mulai berkurang dan menyeret turun sejumlah wilayah yang bergantung padanya.
Budaya
Selama perjalanan singkat di wilayah Tohoku, penampilan para remaja di sana tidak jauh berbeda dengan anak muda di kota besar. Para pemuda tampil dengan gaya rambut modis, sementara para remaja perempuan merawat rambut mereka dengan sangat baik meskipun tidak terlihat adanya salon mewah di sekitar tempat tinggal mereka. Rok seragam mereka pun tergolong pendek, mematahkan stereotip bahwa masyarakat pedesaan selalu bersikap konservatif.
Tentu saja, gaya hidup dan penampilan tersebut tidak muncul begitu saja, melainkan dipengaruhi oleh media nasional dan internet yang gencar menyebarkan tren perkotaan.
Bayangkan posisi seorang siswa SMA di desa. Terinspirasi oleh idol grup di televisi, ia ingin tampil bergaya dengan tatanan rambut yang trendi. Setiap hari, ia harus mengejar kereta yang hanya datang setiap 30 menit sekali pada jam sibuk pagi hari. Ketinggalan kereta berarti tertinggal jam pelajaran. Selama perjalanan, pemandangan yang tersaji hanyalah hamparan sawah atau deretan ruko tua berarsitektur era 1970-an.
Mereka yang pernah mengunjungi kota besar terdekat tentu merasakan perbedaan yang mencolok: keberadaan pusat karaoke alih-alih kedai minum tradisional dengan mesin lagu enka, serta jalanan kota yang hidup tanpa deretan toko ber-rolling door tertutup rapat. Namun yang paling penting adalah kehadiran sesama anak muda, karena di pedesaan, menemukan teman sebaya di luar lingkungan sekolah adalah hal yang sangat sulit.
Faktor-faktor inilah yang menjelaskan mengapa banyak generasi muda berbondong-bondong ingin tinggal di kota. Sekalipun masalah pendidikan dan lapangan kerja berhasil diatasi, arus migrasi pemuda ke perkotaan tampaknya akan tetap sulit dihentikan.
Langkah Antisipasi
Isu ini telah memicu perhatian luas di Jepang, dan berbagai pihak sepakat bahwa tindakan nyata harus segera diambil. Pemerintah pusat serta pemerintah daerah yang terdampak telah memberlakukan sejumlah kebijakan khusus. Pemerintahan saat ini bahkan mengusung paket reformasi di bawah slogan Chiho Sosei 地方創生 atau upaya “Menghidupkan Kembali Pedesaan”. Beberapa langkah yang diterapkan oleh pemerintah pusat dan daerah meliputi:
- Pemberian insentif pajak dan berbagai kemudahan bagi perusahaan yang memindahkan kantor pusat mereka keluar dari wilayah perkotaan utama.
- Penyediaan informasi hunian dan lapangan kerja yang komprehensif bagi masyarakat yang berencana pindah ke pedesaan.
- Penyaluran dana hibah dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang mampu menyusun rencana pemulihan wilayah secara matang dan konkret.
- Berbagai kebijakan untuk mendongkrak angka kelahiran, termasuk penyediaan fasilitas penitipan anak yang memadai.
- Upaya aktif untuk merintis dan mengembangkan sektor industri baru di daerah.
Beberapa contoh keberhasilan pun mulai terlihat. Desa Kawakami di Prefektur Nagano mencatatkan peningkatan populasi antara tahun 2005 hingga 2010, sementara Ama-cho berhasil menarik perhatian media berkat keberhasilannya memikat generasi muda dan memulihkan perekonomian lokal.
Kendati demikian, kasus-kasus sukses tersebut masih menjadi pengecualian. Mengingat laju penurunan populasi nasional yang terus berlanjut—tercatat merosot sekitar 220.000 jiwa dalam kurun waktu satu tahun—beberapa wilayah dipastikan tidak akan mampu bertahan. Oleh karena itu, Jepang tidak hanya dihadapkan pada tantangan untuk menghidupkan kembali pedesaan yang menyusut, tetapi juga bagaimana mengelola kemunduran tersebut, misalnya melalui penggabungan pemukiman yang sudah tidak berkelanjutan.
Perlu dicatat pula bahwa tantangan ini bukan hanya monopoli Jepang. Banyak negara lain di dunia mulai menghadapi penurunan populasi pedesaan secara bertahap. Kendati demikian, Jepang merupakan negara pertama yang mengalami skala penyusutan demografi semacam ini di masa damai.
Tanpa adanya preseden sejarah untuk dijadikan acuan, mengelola fenomena mengkosongnya pedesaan menjadi tugas yang sangat pelik. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, dengan tren penurunan populasi yang ada, pertanyaannya bukan lagi apakah pedesaan di Jepang akan kosong, melainkan sampai sejauh mana proses pengosongan tersebut akan terjadi. Jika dikelola dengan baik, pengalaman Jepang ini diharapkan dapat menjadi pelajaran berharga bagi negara-negara tetangga seperti Korea Selatan dan China, atau bahkan negara-negara lain di seluruh dunia yang kelak akan menghadapi tantangan demografi serupa.
