Crunchyroll Cari Anti-Piracy Lead untuk Perangi Pembajakan Anime Global

Crunchyroll Cari Anti-Piracy Lead untuk Perangi Pembajakan Anime Global

Crunchyroll telah berupaya memperkuat langkah-langkah pemberantasan pembajakan anime sejak bulan Juli lalu. Langkah ini terlihat dari pencarian kandidat untuk posisi Vice President, Content Protection & Anti-Piracy, yang bertugas memimpin dan merumuskan strategi global perusahaan.

Peran tersebut mencakup penyusunan visi jangka panjang, model operasional, peta jalan teknologi, serta kemitraan strategis agar perusahaan dapat mengantisipasi berbagai ancaman yang terus berkembang sekaligus mendukung pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan.

Dalam rekrutmen tersebut, Crunchyroll mencari seseorang yang memiliki pengalaman langsung dengan YouTube Content ID, Meta Rights Manager, serta Google Trusted Copyright Removal Program (TCRP). Pejabat baru ini nantinya akan mengawasi penegakan hukum berbasis kecerdasan buatan serta menjalin kerja sama dengan berbagai platform digital, penyedia hosting, registrar, jaringan pengiriman konten, pemproses pembayaran, dan organisasi industri. Sebagai pemegang lisensi terkemuka di luar Asia, pustaka anime milik Crunchyroll menjadi salah satu yang paling banyak dibajak di seluruh dunia.

Sementara itu, organisasi anti-piracy asal Jepang, CODA, yang beranggotakan berbagai perusahaan anime dan penerbit besar, belum lama ini telah menyetujui Nota Kesepahaman (MoU) dengan IP House, sebuah organisasi penegakan hak cipta global. CODA sebelumnya bekerja sama dengan IP House dalam Operation Animes, sebuah operasi penegakan hukum di Brasil yang diklaim berhasil menutup puluhan situs ilegal.

Salah satu misi IP House adalah mendorong pengesahan undang-undang pemblokiran situs asing. Kendati demikian, kebijakan semacam ini kerap memicu perdebatan. Di satu sisi, pemegang hak kekayaan intelektual dapat dengan cepat melindungi konten mereka melalui perintah pengadilan untuk memblokir situs-situs luar negeri. Namun di sisi lain, penggunaan alamat IP yang dibagikan secara bersama-sama sering kali berdampak buruk. Sebagai contoh di Eropa, akses ke sejumlah situs legal justru ikut terputus sebagai dampak ikutan dari pemblokiran tersebut.

Proses pemblokiran yang dipercepat juga memunculkan pertanyaan terkait tingkat ke akuratannya, sementara pembuktian bahwa sebuah situs dioperasikan dari luar negeri masih menjadi celah perdebatan maupun eksploitasi. Di Amerika Serikat sendiri, sejumlah rancangan undang-undang terkait pemblokiran situs sedang dalam proses pembahasan.

Di Jepang, Kementerian Ekonomi, Perdagangan, dan Industri (METI) telah menerbitkan rencana lima tahun untuk meningkatkan target penjualan tahunan konten asal Jepang di luar negeri hingga mencapai 20 triliun yen pada tahun 2033. Guna merealisasikan target tersebut, salah satu strategi yang disiapkan adalah memperkuat langkah-langkah pemberantasan pembajakan lewat perwakilan diplomatik di luar negeri, pengembangan sumber daya manusia, serta kolaborasi erat dengan lembaga penegak hukum.

Tinggalkan Komentar

Alamat email tidak akan dipublikasikan. Kolom wajib ditandai *

Atas