Para pengisi suara asal Jerman dilaporkan melancarkan aksi boikot terhadap berbagai produksi Netflix. Langkah protes ini diambil setelah platform penayangan tersebut menyisipkan klausul baru dalam kontrak kerja, yang memperbolehkan penggunaan suara mereka untuk pelatihan kecerdasan buatan atau AI tanpa adanya kompensasi. Menurut keterangan dari asosiasi pengisi suara Jerman, Verband Deutscher Sprecher:innen (VDS), klausul tersebut dinilai merugikan para pekerja seni.
Meskipun jumlah pasti aktor yang terlibat dalam aksi boikot ini belum diketahui secara pasti, gerakan tersebut berhasil memicu tanggapan resmi dari pihak Netflix. Sebagai tindak lanjut, VDS juga merilis hasil kajian hukum dari sebuah firma hukum yang menyatakan bahwa sejumlah ketentuan dalam kontrak baru tersebut tidak sah di bawah hukum Jerman.
Tanggapan dan Posisi Netflix
Ketua VDS, Anna-Sophia Lumpe, mengungkapkan bahwa usai aksi boikot bergulir, Netflix mengirimkan surat kepada para pengisi suara Jerman. Dalam surat itu, pihak perusahaan berdalih bahwa kekhawatiran yang timbul hanya disebabkan oleh kesalahpahaman belaka, sekaligus mengundang VDS untuk melakukan diskusi informal.
Kendati demikian, surat tersebut juga diwarnai oleh pernyataan yang menyulut kekhawatiran lanjutan. Netflix menyebutkan bahwa jika aksi boikot terus berlanjut, mereka terpaksa akan menayangkan konten-kontennya di Jerman menggunakan teks terjemahan atau subtitle berbahasa Jerman saja.
Situasi ini memperkuat kekhawatiran di kalangan pengisi suara lintas industri, mulai dari televisi, film, permainan video, hingga animasi. Rendahnya jaminan kerja, terbatasnya akses peran di luar wilayah utama, serta bayang-bayang penggantian tenaga kerja oleh AI menciptakan tekanan tersendiri. Banyak aktor yang tanpa sadar ataupun karena posisi tawar yang lemah akhirnya menandatangani penyerahan hak kemiripan dan pelatihan AI tanpa imbalan yang layak.
Analisis Klausul Kontrak
Kontrak Assignment of Rights (AOR) milik Netflix yang diterima oleh para aktor memuat beberapa poin kontroversial, terutama pada Paragraph 4 dan Paragraph 9. Dalam Paragraph 4, penampil memberikan wewenang kepada studio untuk mengubah, menyunting, atau memanipulasi hasil rekaman suara menggunakan metode digital, termasuk kecerdasan buatan, tanpa hal tersebut dianggap melanggar hak moral penampil.
Sementara itu, Paragraph 9 mewajibkan penampil memberikan izin agar Netflix dapat mengoptimalkan dan melatih sistem AI yang mereka miliki menggunakan hasil rekaman suara tersebut. VDS menilai bahwa pelatihan AI di balik layar ini berbeda dengan penggunaan akhir suara sintetis, di mana peningkatan teknologi ini lambat laun akan memperlemah posisi tawar para pengisi suara di masa depan.
Selain itu, kontrak tersebut memberikan keleluasaan bagi Netflix untuk melakukan penyesuaian pascaproduksi yang dianggap lazim—seperti pengurangan kebisingan, pengaturan kecepatan, nada, hingga penyesuaian gerak bibir—tanpa harus meminta izin terpisah, meskipun batasan mengenai hal tersebut dinilai masih terlalu kabur.
Pandangan Hukum dan Ancaman Industri
Sebagai tanggapan atas kontrak tersebut, VDS menugaskan firma hukum Spirit Legal yang berbasis di Jerman untuk mengkaji keabsahan dokumen itu. Hasil kajian menyimpulkan bahwa kontrak Netflix mengandung tiga masalah utama, yakni kurangnya kejelasan penggunaan data pelatihan AI yang dapat merusak hukum hak cipta, ketidakmungkinan melakukan opt-out yang layak melanggar GDPR, serta praktik bisnis yang berpotensi bertentangan dengan hukum yang berlaku.
Pihak VDS menegaskan bahwa melalui kontrak AOR ini, para pengisi suara seolah-olah sedang menandatangani dokumen yang melegalkan penggantian diri mereka sendiri di masa depan, terutama mengingat perkembangan teknologi yang memungkinkan pembuatan terjemahan sinkronisasi bibir secara otomatis tanpa kehadiran manusia di depan mikrofon.
© Hiromu Arakawa/Fullmetal Alchemist Production Committee, MBS
